Partai Hijau Indonesia Sebut Pembangunan IKN Akan Perparah Iklim Dunia

BANDUNG INSPIRA,- Proyek ambisius pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur berjalan cukup mulus. Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN pun dengan cepat disetujui menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa 18 Januari 2022 lalu.

Menanggapi hal tersebut, tak sedikit individu maupun kelompok yang menolak megaproyek ini. Salah satunya Partai Hijau Indonesia (PHI) dengan banyak pertimbangan dan riset terutama perhatiannya soal ekologis, pihaknya menolak keras pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

“Setelah menimbang masak-masak dan dengan didahului proses dengar pendapat anggota maupun informasi terbaru dari masyarakat sipil, serta ditetapkan melalui praktik konsensus, Partai Hijau Indonesia dengan ini resmi menentang megaproyek Ibu Kota Negara,” kata Presidium Nasional PHI John Muhammad dalam keterangan tertulis, Rabu (16/2).

Mewakili PHI, Dia menuturkan, pembangunan IKN bertentangan dengan pemulihan ekologis di Indonesia dan hanya akan memperparah krisis iklim di dunia.

John menilai megaproyek ini hanya taktik pemerintah oligarki untuk mencuri kekayaan lingkungan hidup dari masyarakat setempat.

“IKN merupakan akal-akalan oligarki dalam upayanya yang sistematis untuk merampok lingkungan hidup dan memperparah masa depan warga Indonesia,” katanya.

Setiap megaproyek tentunya akan berdampak pada kehidupan warga. Menurutnya, partisipasi publik seluas-luasnya dengan terbuka harus dilibatkan.

“Keputusan sangat penting ini tidak boleh ditentukan semata-mata oleh oligarki yang dengan sistematis telah melumpuhkan partisipasi publik,” ujar John.

Partisipasi publik ini seharusnya dilakukan pemerintah, apalagi Republik Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi. Namun, faktanya keputusan besar negara ini hanya ditentukan oligarki.

“Praktik demokrasi semu harus dihentikan dan sebaliknya, demokrasi partisipatoris harus diwujudkan,” katanya.

Bagi PHI, kata John, langkah terbaik menghentikan perampokan alam yang sistematis tersebut adalah dengan mengubah sistem politik Indonesia melalui Pemilu 2024.

“PHI mengajak warga untuk ikut serta dan bersama-sama menghentikan megaproyek IKN sebagai salah satu agenda perubahan, sekaligus menyiapkan wakil rakyat serta presiden yang benar-benar berkomitmen untuk memulihkan bencana ekologis dan krisis demokrasi di Indonesia,” ucap John. (gin)