BANDUNG, INSPIRA – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani Heryawan memertanyakan data real penurunan angka stunting nasional yang diklaim Pemerintahan Republik Indonesia sebesar 21,6 persen.
Pasalnya, Netty yang juga anggota DPR RI Fraksi PKS tersebut menegaskan, pemerintah tidak boleh bermain-main dengan stunting. Di mana yang mulanya berada diangka 27 bisa turun ke 24 persen, dari 24 persen bisa turun ke 21,6 persen.
“Saya menanyakan data yang bisa diturunkan itu dimana, by name by address karena stunting ini bukan sekedar angka, bukan sekedar statistik,” ucap Netty saat dihubungi, Senin (16/10/2023).
Istri dari mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ahmad Heryawan ini menerangkan, stunting itu harus ada validitas yang mana ada bayi dan balita yang benar-benar mengalami stunting serta, harus ada upaya yang dilakukan melalui intervensi spesifik seperti pemberian makanan bergizi.
“Bahkan dalam konteks kesehatan disebutkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ada jenis pangan olahan untuk keperluan medis khusus (PKMK) dan juga ada PDK (pangan diet khusus) yang memang harus diberikan kepada anak yang mengalami stunting secara berulang-ulang, dilakukan pendampingan, pengawasan, pembinaan pada keluarga, sampai kemudian status gizinya meningkat, itu baru dikatakan turun,” terangnya.
Selama ini, dia menyebutkan, pemerintah hanya menyampaikan informasi penurunan angka stunting dan statistik semata. Padahal, untuk penanganan stunting diperlukan alat yakni, Antropometri.
“Sudah sejauh mana pendistribusian Antropometri untuk menegakkan stunting. Kan, gak bisa menegakkan stunting itu dengan dacin (alat timbangan) biasa bahkan untuk yang menimbang bayi itu sarung si bapak, kan begitu ya,” sindirnya.
Selain penyebaran Antropometri, dia menuturkan, diperlukan banyak tenaga ahli spesialis anak dan kader yang terlatih dalam penanganan stunting.
Sejauh ini, lanjut Netty, dirinya pun masih bertanya-tanya, berapa banyak spesialis anak yang sudah dipenuhi oleh pemerintah diberbagai rumah sakit di daerah? Seberapa kuat orkestrasi pendayagunaan anggaran stunting yang tersebar di 19 kementerian dan lembaga.
“Yang terbesar ada di Kementerian Sosial (Kemensos) bentuknya perlindungan sosial Rp 23 triliun, ada di Kementerian PUPR untuk memperbaiki jamban, memberikan akses air bersih, merenovasi rumah yang tidak layak huni, di pendidikan (Kemendikbud) ada edukasi upaya pencegahan, di BKKBN juga menemukenali lewat kader-kader penyuluh, kader PKK, kader posyandu jadi itu tersebar, termasuk Kemeninfo juga ada anggarannya untuk memperluas diseminasi informasi tentang stunting,” paparnya.
Kendati banyak pertanyaan, dia menyatakan, dirinya yakin ada (kasus stunting) yang diturunkan hanya yang diturunkan tersebut benar-benar harus sesuai angka yang di publish diberbagai media kepada publik, turun dari 24 menjadi 21,6 persen jadi, turunnya itu bukan hanya turun diangka tapi disertai bayi-balita yang stunting yang berhasil ditangani dengan intervensi spesifik, intervensi saintifik.
“Belum (dapat data pasti) makanya kita membentuk Panja Pengawasan Penurunan Stunting Nasional karena kita tidak ingin mengglorivikasi dan bermain-main dengan stunting hanya sebatas angka dan statistik,” tandasnya. *(trijunari)
