Presiden Jokowi

Meski Ditolak Jokowi, Penundaan Pemilu Masih Bisa Saja Terjadi

JAKARTA INSPIRA,- Presiden Jokowi tegaskan Pemilu 2024 digelar tanggal 14 Februari 2024. Dia meminta tak ada lagi spekulasi terkait penundaan Pemilu, perpanjangan jabatan, dan jabatan 3 periode.

“Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode,” kata Jokowi, Minggu (10/4).

Meski Presiden Jokowi sudah menolaknya dengan alasan taat konstitusi yang mengacu pada Pasal 22E UUD 1945 yang mengatur pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali, faktanya ada peluang dari pihak-pihak yang paling berwenang lainnya dalam memutuskan penundaan pemilu ini.

Jalan satu-satunya untuk meng’goal’kan penundaan pemilu adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 22E UUD 1945.

Bisakah UUD 1945 diamandemen? jawabannya bisa.

Berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

Selain itu, dalam pasal yang sama mengatur, untuk mengubah pasal dalam UUD 1945, Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.

Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

Jadi yang dapat mengamandemen Pasal 22E UUD 1945 soal aturan pemilu lima tahun sekali adalah anggota MPR.

Untuk informasi, anggota MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dari 575 anggota DPR saat ini, lebih dari 400 orang di antaranya berasali dari koalisi pemerintah. Tentu, angka ini jauh melebihi dari 50 persen ditambah satu.

Namun, apakah semua partai koalisi kompak mendukung wacana penundaan pemilu?

Sejauh ini, diketahui hanya tiga partai koalisi yang mendukung penundaan Pemilu di antaranya PKB, Golkar, dan PAN.

Sedangkann empat partai politik koalisi pemerintah lainnya menolak usulan penundaan Pemilu 2024 di antaranya PDIP, Gerindra, NasDem, dan PPP.

Leave a Reply

Your email address will not be published.