BANDUNG INSPIRA – Sejumlah jajaran pemerintah dari pusat hingga daerah mengikuti Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional Tahun 2025 di Pekanbaru, Riau, pada Selasa (29/04/2025).

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn). Budi Gunawan turut mengikuti apel tersebut. Menurutnya, seluruh elemen, termasuk pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat harus bergotong-royong dan bekerja sama meningkatkan mitigasi dan menekan angka karhutla ke titik minimal bahkan ke arah zero karhutla.

“Pada apel kesiapsiagaan hari ini, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengelola sumber daya alam hutan dan lahannya dengan baik. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa menjadi teladan dalam pengelolaan hutan dan lahan,” kata Menko Polkam Budi Gunawan.

Menurutnya juga, Presiden Prabowo telah memberikan perhatian sangat besar terhadap isu kebakaran yang berdampak pada geopolitik kawasan.

“Pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla pada tanggal 13 Maret 2025. Desk Karhutla di bawah koordinasi Kemenko Polkam ini dipimpin secara lintas sektor oleh Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup,” lanjut Budi.

Budi mengajak jajaran gubernur, wali kota, dan bupati untuk menyiapkan seluruh stakeholder di wilayahnya, termasuk berkoordinasi dengan BNPB dan Kementerian Kehutanan. Sementara untuk perusahaan, ia meminta agar selalu mematuhi dan menjalankan kewajibannya dalam melakukan pengawasan dan pencegahan. Elemen masyarakat juga diajak berpartisipasi aktif melaporkan titik api.

Berdasarkan data dari BMKG yang terintegrasi dengan data satelit Kemenhut dan BNPB, musim kemarau pada tahun ini akan dimulai bertahap mulai April hingga September. Data satelit Terra Aqua NASA juga menunjukkan 144 titik api dengan confidence level tinggi. Selain itu, hingga 17 April 2025 terdapat 97 kejadian karhutla, dan di Riau terdapat 80 hektare darurat karhutla.

Plt Kepala BMKG, Dwikorita menjelaskan melalui peralatan yang dimiliki, BMKG berkomitmen untuk memonitoring titik panas dan hembusan arah asap setiap jam. Hal ini memungkinkan untuk mengetahui penyebaran asap akibat karhutla yang berpotensi menjadi konflik dengan negara tetangga sehingga dapat dimitigasi secepat mungkin.(Rifqi/Septia)**