BANDUNG INSPIRA – Selama dua pekan terakhir, berita mengenai bullying di dalam lingkungan sekolah semakin marak terjadi. Kasus perundungan ini terjadi di banyak tingkatan sekolah, dari SD hingga SMA.
Terjadi kasus perundungan terhadap seorang siswa SD di Luwu Utara, Sulawesi Selatan oleh teman-temannya hingga korban harus dirawat di rumah sakit.
Sappe Wajab selaku Kepala Desa Baku-baku, Luwu Utara turun tangan untuk melakukan mediasi kasus perundungan tersebut di kantor Desa Baku-baku pada Senin (19/8).
Hasil dari mediasi tersebut, kedua pihak keluarga sepakat berdamai dan sepakat untuk tidak mengungkit masalah kasus tersebut.
Kemudian, di daerah Tuban, Jawa Timur juga terjadi perundungan yang merugikan seorang siswa SMP. Dalam kejadian tersebut, korban dipukul dan ditendang hingga tersungkur oleh siswa lainnya yang menjadi pelaku tanpa ada pihak lain yang melerai. Saat hal tersebut terjadi, siswa lain yang berada di lokasi kejadian hanya melihat dan merekam tindak penganiayaan tersebut.
Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Dimas Robin Alexander membenarkan adanya perundungan di dalam video yang beredar dan dirinya juga mengatakan bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada 27 Agustus 2024.
Tak berhenti disitu, siswa SMAN 4 Kota Pasuruan pun dilaporkan mengalami perundungan hingga akhirnya korban masuk rumah sakit jiwa. Polisi yang menyelidiki kasus perundungan tersebut memeriksa 21 saksi meliputi 16 siswa, 4 guru, dan kakak korban.
Menurut Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota Iptu Choirul Mustofa pihaknya tinggal memeriksa korban namun dokter belum mengizinkan hal tersebut karena korban masih belum boleh diingatkan mengenai kejadian perundungan yang menimpa dirinya. Hingga saat ini, pihak Reskrim Polres Pasuruan Kota masih menunggu arahan dari dokter yang menangani korban mengenai waktu untuk pemeriksaan.
Menanggapi maraknya kasus perundungan yang terjadi, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda berharap bahwa kedepannya di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran akan terdapat program untuk menghapus bullying di sekolah.
“Kami berharap pemerintah Prabowo-Gibran menjadikan isu perundungan sebagai prioritas sehingga muncul kebijakan penanggulangan yang bersifat komprehensif,” ungkapnya.
Menurut dirinya, kasus perundungan bukan hanya menjadi tanggungjawab pihak sekolah selaku institusi pendidikan, namunn juga pemerintah daerah, orang tua, hingga masyarakat. (Raihani)**
