BANDUNG BARAT, INSPIRA – Program rehabilitasi atau perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun 2023 belum terealisasi. Pasalnya, alokasi anggaran konsultan pendamping tidak ada sementara tahun anggaran akan habis.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, KBB, Ani Rosliyanti menerangkan, anggaran konsultan pendamping yang bertugas melakukan sosialisasi, survei, dan membuat RAB tak ada dalam DPA
“Di tahun 2023 ini belum ada program rehabilitasi Rutilahu yang dikerjakan karena kami terkendala tidak adanya anggaran untuk konsultan pendamping. Sejak saya menjabat (Kadisperkim) per 1 September 2023, kondisinya sudah seperti itu,” terangnya, Senin (30/10/2023).
Diakuinya awalnya di tahun ini dalam dokumen perencanaan kegiatan ada 290 Rutilahu yang akan jadi target sasaran perbaikan.
Kemudian, di anggaran perubahan ada rasionalisasi program menjadi 233 Rutilahu, namun tetap tidak ada anggaran untuk konsultan pendamping.
Pihaknya tetap akan mengupayakan agar rehabilitasi 233 Rutilahu bisa diselesaikan tahun ini. Salah satunya dengan berkomunikasi ke Komisi III dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB.
Solusi yang didapatkan adalah rencananya akan menggeser anggaran dari Bidang Pertanahan ke Bidang Pengawas Permukiman (Waskim).
“Kami tetap akan mengupayakan rehabilitasi 233 Rutilahu terealisasi di tahun ini, dengan menggeser anggaran perubahan yang ada di bidang kami sebesar Rp392 juta untuk konsultan pendamping Rutilahu,” ucapnya.
Dijelaskannya keberadaan konsultan pendamping sangat diperlukan dalam program Rutilahu. Mereka akan melakukan sosialisasi, survei atau verifikasi objek, dan membuat RAB.
Sehingga bantuan rutilahu Rp15 juta/rumah bisa maksimal serta tepat sasaran. Rencananya konsultan pendamping akan dibagi tiga wilayah, utara, selatan, dan tengah, untuk memudahkan jangkauan karena KBB cukup luas.
Ani menyebutkan, secara total berdasarkan RPJMD 2018-2022 target Rutilahu di KBB yang bisa diperbaiki sebanyak 23.859. Namun realisasi dalam lima tahun hanya berhasil merehabilitasi 7.485 Rutilahu. Sementara dari total jumlah itu yang ditangani oleh anggaran dari APBD KBB hanya sebanyak 2.490.
“Realisasi perbaikan Rutilahu sejak tahun 2018 hingga 2022 terus menurun, dari 2.473 di tahun 2018 menjadi hanya 1.385 di 2022. Rinciannya bantuan dari provinsi, DAK, bedah rumah, P2WKSS, BSMSA, BSPS, dan APBD KBB,” tandasnya. *(trijunari)
