Komnas HAM Upayakan Mediasi di Konflik Lahan Wadas

PURWOREJO INSPIRA,- Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara menyatakan Komnas HAM akan berupaya jadi mediator di konflik lahan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Menurut Beka, mereka saat ini berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat.

Dilansir dari Antara, Rabu (9/2/2022), Beka menjelaskan bahwa lembaganya sudah mencoba memediasi berdasarkan permintaan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

“Pertengahan Januari kemarin, gubernur memang meminta ke saya atau ke Komnas HAM untuk memfasilitasi dialog,” katanya.

Beka menyebut, pernah ada rencana mediasi pada 20 Januari yang diadkan oleh Komnas HAM. Komnas HAM mengundang pihak pro dan kontra. Selain itu, diundang pula Polda Jateng, DPRD Purowrejo, BBWS dan BPN.

“Termasuk warga yang menolak dan mendukung kami undang semua. Namun yang menolak, kami undang tidak datang. Tentu saja mereka punya alasan kenapa tidak datang,” ungkapnya.

Usai agenda mediasi tersebut, Komnas HAM bertandang ke Wadas. Ternyata, warga kontra yang menolak datang saat dialog, mereka meminta dialog langsung dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

“Sudah kami sampaikan permintaan-permintaan mereka. Intinya kalau Pak Gubernur siap datang,” katanya.

Namun belum sempat dialog langsung dengan gubernur Badan Pertanahan Nasional (BPN) datang ke Wadas dan mengukur tanah. Ia mendapat informasi bahwa pengukuran hanya dilaksanakan pada lahan yang pemiliknya sudah setuju.

Dari data lapangan, diketahui bahwa dari 617 warga Wadas yang tanahnya akan dijadikan lokasi penambangan, 346 warga sudah menyetujui.

“Dan informasi yang kami dapatkan, pengukuran akan dilakukan pada lahan warga yang sudah setuju. Maka kami menyayangkan terjadi kasus seperti ini sampai ada penangkapan,” jelas Beka.

Meski demikian, Komnas HAM menegaskan tidak ada pelanggaran hukum dalam rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas Purworejo. Sebab warga kontra sudah melayangkan gugatan hukum hingga tingkat kasasi. Hasilnya gugatan tersebut ditolak.

“Warga yang menolak memang sempat mengajukan upaya hukum, mereka menggugat ke PTUN dan ditolak hakim. Warga juga melayangkan gugatan sampai tingkat kasasi dan juga ditolak. Artinya, karena PTUN dan kasasi sudah ditolak, berarti tidak ada proses yang dilanggar,” jelas Beka.

Komnas HAM akan kembali memediasi dengan mengundang para pihak untuk berdialog. Namun, jika nantinya tetap buntu, maka keputusan ada di masing-masing pihak.

“Kami hadir karena ada pihak yang menolak dan mendukung, kami fasilitasi ruang dialog agar tercapai solusi untuk semuanya,” kata Beka.(GIN)