BANDUNG INSPIRA – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasinya terhadap peluncuran Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia yang resmi digagas oleh Kemendikdasmen melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada Jumat (25/04/2025). Upaya ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa, yang selama ini menjadi dasar hukum penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan lembaga negara.

Hetifah menyoroti maraknya penggunaan istilah asing di kehidupan sehari-hari, khususnya di ruang publik seperti kedai dan kafe. Ia menyebut fenomena ini bukan semata karena masyarakat tidak cinta bahasa Indonesia, tetapi karena persepsi bahwa bahasa asing lebih bernilai atau menguntungkan.

“Kalau kita sebut kopi hitam harganya Rp5.000, sedangkang black coffee harganya bisa 5 kali lipatnya. Itu yang membuat kita merasa bahwa penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik tidak menguntungkan,” jelas Hetifah.

Tantangan penguatan bahasa Indonesia bukan hal mudah, terlebih di tengah perkembangan media sosial dan budaya populer. Maka, keberadaan Peraturan Mendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 dinilai akan memudahkan DPR dalam mengawasi sekaligus mendorong penertiban penggunaan bahasa di berbagai sektor.

“Komisi X DPR RI akan mendukung pelaksanaan Permendikdasmen RI Nomor 2 Tahun 2025. Kalau nanti ada pengaduan dan pelanggaran terhadap bentuk berbahasa RI, Komisi X DPR RI siap melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah untuk bersama-sama melakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan,” tandasnya.

Hetifah menyoroti pentingnya menjadikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan, bukan kewajiban semata. Dengan dukungan lintas lembaga dan komitmen yang kuat dari pemerintah, penggunaan bahasa Indonesia diharapkan dapat lebih tertib, bermartabat, dan mencerminkan identitas bangsa di setiap lini kehidupan masyarakat. (Deyvanes Nuruwe)**