BANDUNG INSPIRA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggelar aksi protes terhadap Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI yang berlangsung di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu (15/03/2025. Aksi ini dilakukan dengan menggrebek rapat yang sedang berlangsung sembari membawa poster yang menentang pembahasan tertutup Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Tiga aktivis dari koalisi tersebut menyerukan penolakan keras terhadap rapat yang berlangsung tanpa keterbukaan kepada publik.

Dalam aksi tersebut, salah satu aktivis, Andre Yunus menyuarakan dengan lantang ketidaksetujuannya terhadap pembahasan yang diadakan secara tertutup. Aksi tersebut langsung dihentikan oleh petugas pengamanan yang menarik mereka keluar dan mendorong mereka hingga terjatuh.

“Kami menuntut pembahasan tentang revisi undang-undang TNI ini dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislatif, ini diadakan tertutup,” tegas Andre.

Para aktivis tetap berusaha untuk menyuarakan aspirasi mereka meskipun telah dikeluarkan dari ruang rapat. Mereka merasa bahwa pembahasan RUU TNI yang dilakukan secara tertutup akan merugikan rakyat dan berpotensi mengancam proses demokrasi dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

“Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam, kami menolak adanya dwifungsi ABRI,” ujar Andre.

Revisi undang-undang TNI ini memang sudah menuai banyak kritik, terutama terkait dengan sejumlah pasal yang dianggap bermasalah. Beberapa poin penting dalam revisi ini meliputi penguatan dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), peningkatan kesejahteraan prajurit, serta pengaturan batas usia pensiun bagi anggota TNI. Selain itu, ada penegasan mengenai batasan penempatan prajurit dalam tugas nonmiliter di lembaga sipil, yang semakin memperbesar kecemasan masyarakat akan potensi kembalinya dwifungsi ABRI.

Hingga kini, pembahasan RUU TNI telah mencapai sekitar 40 persen dari 92 Draf Isian Materi (DIM) yang direncanakan. Kontroversi seputar rapat tertutup ini terus berkembang. Masyarakat luas semakin was-was dan tak henti-hentinya menyuarakan penolakan terhadap substansi RUU TNI yang dianggap tidak transparan dan berisiko terhadap demokrasi di Indonesia. (Deyvanes Nuruwe)**