Kejati Jabar Didesak Bongkar Praktik Penyimpangan Denda Diskresi IMB Kota Bandung

Bermula atas dugaan adanya penggunaan dana yang tidak transparan dari pihak ketiga dalam proyek revitalisasi Taman Pramuka yang dilakukan sejak tahun 2019.

“Kami menduga anggaran tersebut hanya dijadikan ajang bancakan para oknum berkepentingan,” terang Agus, Kamis (31/3/2022).

Agus mengklaim, berdasarkan informasi yang diterimanya nilai proyek revitalisasi itu mencapai Rp7 miliar, dan pihaknya menemukan ada kejanggalan. Dirinya pun meminta Kejati Jabar mengusut kasus tersebut.

“Ini jelas merugikan masyarakat Kota Bandung. Jangan sampai nama masyarakat hanya dijadikan alat kepentingan untuk meraup keuntungan,” katanya.

Dari penelusurannya, penggunaan dana itu juga tak lepas dari diskresi pelanggar IMB di Kota Bandung.

Setidaknya ada belasan pelanggar IMB yang diharuskan membayar denda yang nilainya diduga mencapai puluhan miliar rupiah.

“Revitalisasi Taman Pramuka dari denda dari para pelanggar IMB itu diduga fiktik dan ada penggelapan. Menurut informasi, ini melibatkan oknum kepala dinas yang kabarnya sudah pernah diperiksa Kejati Jabar,” papar dia.

Agus mengatakan, jika benar dana denda diskresi pelanggar IMB itu mencapai puluhan miliar, maka patut dipertanyakan kemana larinya uang tersebut. Ia mencium ada korupsi gaya baru yang dilakukan.

Sebelumnya, Kejati Jabar membenarkan tengah menelusuri laporan adanya dugaan penyimpangan dana untuk proyek revitalisasi taman pramuka.

Untuk sementara ini, Kejati Jabar masih fokus menangani dugaan korupsi dana hibah Pramuka. Kasus itu pun sudah naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. (MSN)

Leave a Reply

Your email address will not be published.