Kebanyakan Profesor, 45 Tokoh Jadi Inisiator Petisi Tolak IKN dari Din Syamsuddin Sampai Said Didu

BANDUNG INSPIRA,- Sebanyak 45 tokoh menjadi inisiator petisi menolak pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru yang kebanyakan adalah profesor.

Selain professor ada juga purnawirawan TNI dan pengamat sampai aktivis yang ikut dalam petisi tersebut. Mereka di antaranya Prof Sri Edi Swasono, Prof Azyumardi Azra, Prof Din Syamsuddin, Anwar Hafid, Prof Nurhayati Djamas, Prof Daniel Mohammad Rasyied, dan Prof Busyro Muqodas.

Prof Widi Agus Pratikto, Prof Rochmat Wahab, Prof Carunia Mulya Firdausy, Prof Syaiful Bakhry, Prof Zaenal Arifin Hosein, Prof Didin S. Damanhuri dan Prof Mas Roro Lilik Ekowanti.

Lalu ada Mayjen Purn Deddy Budiman, Faisal Basri, Jilal Mardhani, Muhamad Said Didu, Anthony Budiawan, Mas Ahmad Daniri MA, TB Massa Djafar, Abdurahman Syebubakar, Prijanto Soemantri,

Ahmad Yani, Umar Husin, Ibnu Sina Chandra Negara, Merdiansa Paputungan, Nur Ansyari, Ade Junjungan Said, Gatot Aprianto, Fadhil Hasan, Abdul Malik.

Termasuk Achmad Nur Hidayat, Sabriati Aziz, Moch Najib YN, Muhamad Hilmi, Engkur, Marfuah Musthofa, Masri Sitanggang, Mohamad Noer, Sritomo W Soebroto, M. Hatta Taliwang, Reza Indragiri Amriel, Mufidah Said, dan Ramli Kamidin.

Petisi tersebut dibuat untuk mendapatkan dukungan moral sebelum melakukan Judicial Review (JR) atas UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun petisi tersebut berjudul “Dukung Suara Rakyat: Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota”.

Hal itu diungkapkan salah seorang inisiator petisi, Prof Azyumardi Azra, yang juga merupakan mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.

Prof Azyumardi mengaku, sebelum membuat petisi bersama Din Syamsuddin dan yang lainnya, ia bersama tiga orang lainnya juga telah membuat petisi dengan tema yang sama. Petisi yang dibuatnya pun juga mendapatkan banyak dukungan tandatangan dari masyarakat Indonesia.

Terkait petisi bersama Din Syamsuddin dan 43 tokoh lainnya, dilakukan sebelum secara resmi melakukan gugatan JR terhadap UU IKN.

“Rencana Judicial Review yang sedang disiapkan walaupun sekarang ini tertunda juga Judicial Review itu karena masih menunggu nomor UU IKN itu,” ujarnya dalam video yang diunggah akun YouTube Hersubeno Point, seperti yang dilihat pada Senin (7/2/2022).

“Belum ada nomornya, jadi kalau belum ada nomornya, maka kemudian kalau itu diajukan itu bisa ditolak oleh MK,” lanjut Prof Azyumardi.

Menurut Azyumardi, sudah ada kelompok yang dipimpin oleh Abdullah Hehamahua yang telah mengajukan gugatan JR ke MK terkait UU IKN.

“Kalau kelompok ini yang Pak Din Syamsuddin ini dkk termasuk saya, ya nunggu dulu hasilnya. Ini kan kelompok Judicial Review ini terutama mengerahkan beberapa lawyer ahli yang selama ini dipakai atau bersama Pak Din itu melakukan jihad konstitusi,”

“Yaitu mengajukan JR terhadap sejumlah UU yang dianggap merugikan hak konstitusional warga. Jadi tim itu mengatakan kita belum bisa ini karena nomor UUnya belum ada. Jadi kita harus tunggu dulu,” jelas Azyumardi. (MSN)