BANDUNG, INSPIRA – Ratusan Santri Jawa Barat yang tergabung dalam Forum Santri Jawa Barat (FSJ) bersama Kakanwil Kemenag Jabar menggelar FGD Penguatan Moderasi Beragama dengan tema “Moderasi Beragama sebagai Penguatan Kehidupan Kebhinekaan”, di lingkungan Madrasah Provinsi se-Jawa Barat, Jumat (8/12/2023).
Kegiatan yang digelar Ponpes Nurul Iman, Cibaduyut Wetan, Kec. Bojongloa Kidul, menghadirkan pembicara dari Forkopimda Jabar, Kanwil Kemenag Jabar serta dari FKUB Jabar, diantaranya perwakilan dari Polda Jabar, Kodam III/Slw, Kejati Prov. Jabar, Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jabar dan Tim Ahli FKUB Prov. Jabar, Dr. Ayi Yunus Rusyana, M.Ag, acara ini dipandu seorang pegiat muda bidang Ilmu Sosial, Dr. Iwan Nuryan, M.AB. (Direktur LKkPH Neraca Bandung).
Pj. GubernurJabar Bey Triadi Machmudin, yang diwakili Kepala Biro Kesra Pemprov. Jabar Faiz Rahman membuka FGD, mendukung kegiatan yang diinisiasi para santri. Sebab, moderasi beragama adalah untuk menyamakan cara pandang masyarakat terkait perbedaan agama.
“Ini harus terus disosialisasikan agar masyarakat memiliki cara pandang yang sama menyikapi perbedaan (beragama) sehingga radikalisme ekstrimisme bisa dibendung,” ucap Faiz.
Faiz berpandangan, pemahaman terkait moderasi beragama harus mulai ditanamkan sejak usia dini, seperti yang dilakukan kepada para santri. Sehingga, ke depannya mereka akan menjadi katalisator yang memberikan solusi dari sebuah persoalan, khususnya terkait agama.
“Pemahaman moderasi beragama inilah cara pandang yang benar agar radikalisme dan ekstrimisme tidak terjadi di masyarakat,” tutur Faiz.
Sementara itu, Ketua Forum Santri Jabar (FSJ) Moh. Puad Syafi’i, M.A. mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting dilakukan sebagai bentuk komitmen para santri Jabar dalam menciptakan suasana kondusif menghadapi tahun politik mendatang, mengingat santri sebagai salah elemen penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), selain itu santri juga tercatat dalam sejarah sebagai salah satu elemen pejuang kemerdekaan.
“Hari ini merupakan momen yang luar biasa, momen yang bersejarah, bahwa santri yang ada di Jawa Barat sudah mendeklarasikan untuk hidup damai, hidup rukun, hidup penuh toleransi, dan hidup penuh moderasi’, kata Moh. Puad Syafi’i.
Ia juga berharap kepada para Santri lainnya, agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat secara luas agar senantiasa berbuat dan menjaga nama baik serta mencegah kemungkaran dengan pendekatan akhlakul karimah tanpa melakukan kekersan.
Sementara itu Mayor Infantri Benny Syafri Pabandya Gal yang mewakili Asintel Kasdam III/Slw, mengatakan moderasi beragama adalah sikap tengah dalam beragama yang tidak ekstrim dan melibatkan dialog kerjasama serta saling menghargai dengan tujuan menciptakan perdamaian, kesatuan dalam kebhinekaan Indonesia.
“Dimana Moderasi beragama tercermin dalam komitmen kebangsaan yang menjunjung keberagaman toleransi yang menghargai perbedaan keyakinan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan atas dasar agama serta penerimaan dan akomodasi terhadap kekayaan budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat,” ujar Benny.
Sedangkan Wadir Binmas Polda Jabar AKBP Mohammad Rois.,S.I.K., M.H dalam paparannya menyampaikan, santri menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kerukunan hidup beragama di Jabar.
“Para santri tentu jadi garda terdepan dalam kerukunan hidup beragama. Selain itu santri juga harus berperan aktif dalam menjaga stabilitas Kamdagri yang Aman damai dan sejuk sehingga tercipta kerukunan hidup beragama,” ujarnya.
Pada kesempatan ini pula, hadir tim ahli FKUB Provinsi Jawa Barat, Pembicara lainnya, Dr. Ayi Yunus Rusyana, M.Ag, yang membeberkan data terkait bahaya paham radikal.
Dikatakan Ayi, berdasarkan survei BNPT dan BIN bahwa 85 % Generasi milenial rentan terpapar paham radikal, dimana rentan usia 17- 24 tahun adalah target utama dalam perekrutan dan penyebaran ideologi terorisme, potensi radikalisme yang lebih tinggi di kalangan perempuan.
“Dengan hasil survei tersebut kita dinyatakan untuk mewaspadai pergerakan speed of radikali season di dunia maya tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dimana implementasi dari pelaksanaan kegiatan penguatan moderasi beragama untuk menjaga toleransi dan mewujudkan kerukunan antar umat beragama khususnya di Jawa Barat, sekaligus sebagai upaya menangkal paham radikalisme dan Ideologi Teroris,” ungkap Ayi.
Selain itu, Drs.H.Ali Abdul Latif.M.Ag selaku Kabag TU Kemenag Jabar mewakili Kepala Kanwil Kemenag Jabar menyebutkan Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara bukan pula negara yang diatur berdasarkan agama tertentu Indonesia adalah negara yang kehidupan warganya dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama karena negara memfasilitasi kebutuhan kehidupan keagamaan warganya Sesuai dengan amanat konstitusi.
“Indikator moderasi beragama diantaranya cinta tanah air mengembalikan nilai-nilai konsensus berdirinya NKRI sebagai sebuah kesepakatan bersama, toleransi nilai dari pengamalan prinsip berbeda tapi (Bhinneka Tunggal Ika), Anti Kekerasan mengedepankan akomodatif terhadap kearifan lokal lokal sebagai sebuah nilai luhur bangsa dan Kerukunan umat beragama pilar bangsa yang aman dan damai,” bebernya.
Sementara pembicara terakhir, Armansyah Lubis S.H. M.H. Kasi B Sintel Kejati Jabar yang mewakili Asintel Kejati Jabar, menambahkan Kejaksaan bersama instansi lain memiliki peran dalam penguatan Harmoni dan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
“Semakin meningkat dan membantunya berkembangnya kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka harus dilakukan pengawasan secara intensif dan persuasive. Dimana kerukunan antar umat beragama tidak muncul secara tiba-tiba kerukunan itu merupakan hasil dari kesadaran bersama bahwa perpecahan dan egoisme golongan akan membawa kehancuran,” kata dia.
Saat ini Kejaksaan terus meningkatkan upaya-upaya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kehidupan keagamaan dan penanganan konflik sosial secara intensif menyeluruh dan mengoptimalkan berbagai saluran media sosialisasi dengan mendayagunakan peran FKUB, Majelis agama, Ormas keagamaan tokoh agama dan tokoh masyarakat.*(roska)
