JAKARTA INSPIRA – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meraih predikat A dalam Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada ajang Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2022 Kemenpan RB di Jakarta, Senin (5/12/2022).
“Alhamdulillah, setelah kita menunggu selama 14 tahun akhirnya saat ini kita meraih predikat A. Sebelumnya kita selalu ada di predikat BB dan B,” kata Asisten Daerah Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Jabar Dewi Sartika usai menerima penghargaan mewakili Gubernur Jabar.
Menurut Dewi, capaian tersebut hasil dari kerja keras seluruh aparatur pemerintah di Jawa Barat yang konsisten terus melakukan perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan arahan Presiden.
“Dorongan dan ide-ide dari Pak Gubernur juga sangat memacu capaian tersebut dalam lima tahun terakhir ini” ujarnya.
Selain itu, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jabar juga mendapat penghargaan Kategori Pelayanan Prima, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar yang berhasil meraih nilai terbaik dalam TOP 3 Pelayanan Prima, kemudian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar di peringkat ke-3.
Dalam Kategori TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik, Program Kredit Mesra dari Pemda Provinsi Jabar, Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Kabupaten Bandung, E-SSPT PBB dari Pemda Kota Bogor, dan Markerspace Digital Kreatif dari Pemda Kota Cimahi juga meraih penghargaan.
Selain Pemdaprov Jabar yang meraih predikat A dalam Kategori Evaluasi Reformasi Birokrasi, beberapa Kabupaten/ Kota meraih predikat BB, yaitu Kota Bogor, Kabupaten Sumedang, dan Kota Sukabumi.
Selanjutnya pada kategori Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kota Bandung meraih predikat A. Sedangkan dalam pembentukan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), UPTD Puskesmas Sukabumi juga meraih penghargaan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya menyebutkan, penyelenggaraan Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi bertujuan membentuk pemerintahan berkelas dunia.
“Tujuan utamanya seperti yang diharapkan Pak Presiden adalah membentuk pemerintahan yang dinamis berkelas dunia,” kata Azwar Anas. (en)
