JAKARTA INSPIRA,- Kementerian Agama (Kemenag) akan melakukan sidang isbat untuk menetapkan 1 Ramadhan di tahun ini.
Sidang isbat akan diselenggarakan sore ini, Jumat (1/4/2022). Melansir dari Instagram Kementerian Agama (@kemenag_ri), berikut jadwal sidang isbat hari ini.
- Pukul 17.00 WIB: Seminar posisi hilal (terbuka untuk umum melalui Zoom/Live streaming channel Youtube Bimas Islam).
- Pukul 18.00 WIB: Sidang isbat, diawali dengan salat Magrib.
- Pukul 19.15 WIB: Telekonferensi pers penetapan 1 Ramadhan 1443 H.
Sidang isbat dapat disaksikan secara langsung oleh masyarakat, berikut kanal akun resmi yang akan menyiarkan langsung sidang isbat, di antaranya:
- Youtube Kemenag RI
- Youtube Bimas Islam Kemenag RI
- Instagram Kemenag
- Twitter Kemenag
Sidang Isbat Dilakukan Secara Hybrid
Sidang isbat hari ini dilakukan secara offline (langsung) dan online. Secara langsung akan dilakukan di Auditorium HM Rasjidi Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta. Sementara, peserta lainnya akan berpartisipasi secara virtual/online.
“Karena masih pandemi, sidang akan kembali digelar secara hybrid, dalam arti gabungan antara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan,” kata Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, yang dikutip oleh detikcom, Jumat (1/4/2022).
Pihak yang Terlibat Sidang Isbat
Jam berapa sidang isbat dimulai sudah diketahui. Peserta sidang isbat yang hadir di Auditorium Kemenag akan dibatasi. Protokol kesehatan secara ketat pun tetap dilakukan.
“Meski lebih longgar dari ketentuan tahun sebelumnya, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Misalnya, ruang sidang telah disemprot disinfektan dan tempat duduk diatur berjarak. Peserta juga akan diperiksa suhu tubuh dan harus menggunakan masker,” lanjutnya.
Sidang isbat ini akan melibatkan berbagai pihak, seperti:
- Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kementerian Agama,
- Duta besar negara sahabat
- Perwakilan ormas Islam.
- Perwakilan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
- Perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- Pimpinan MUI dan Komisi VIII DPR RI
