BANDUNG INSPIRA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai bergerak serius menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di bidang transportasi. Fokus utamanya: pengendalian truk tambang dan peningkatan keselamatan jalan di seluruh wilayah Jabar.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan, jumlah korban kecelakaan di Jabar jauh lebih tinggi dibandingkan korban bencana alam.

“Bencana alam sampai hari ini tercatat 74 korban meninggal. Tapi korban akibat kecelakaan lalu lintas sudah lebih dari 3.300 orang. Ini darurat kemanusiaan,” tegasnya saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Operasional Angkutan Barang Hasil Tambang di Gedung Sate, Kamis (6/11/2025).

Untuk mempercepat respons di lapangan, Pemprov Jabar menyiapkan pos layanan jalan terpadu yang dilengkapi mobil derek, pemadam, patroli PJU, serta tim medis dan keamanan.

“Langkah ini untuk memastikan penanganan cepat setiap kali terjadi insiden di jalan,” jelas KDM.

Selain itu, pemerintah juga akan memperketat penertiban truk ODOL (over dimension over loading) dan menerapkan sistem uji KIR baru. Mulai 2026, pengecekan kelayakan kendaraan akan dilakukan di bengkel resmi bersertifikat.

“Kalau kecelakaan terjadi karena kendaraan tidak laik jalan, maka bengkel juga ikut bertanggung jawab,” ujar KDM.

Langkah lain yang disiapkan adalah audit menyeluruh terhadap perusahaan angkutan darat bersama Organda Jabar, untuk memastikan seluruh armada beroperasi sesuai standar keselamatan.

“Tidak boleh ada kendaraan kanibal yang diubah karoserinya tanpa standar. Semua harus tertata dan terawasi,” tambahnya.

Dari sisi infrastruktur, Pemprov Jabar menetapkan pembangunan dan rehabilitasi jembatan sebagai prioritas. Berdasarkan data terbaru, sebagian besar jembatan di Jabar masih dalam kondisi kurang ideal. Karena itu, pemerintah akan mempercepat perbaikan dan pembangunan baru di berbagai daerah.

KDM juga menyebut, standar kualitas jalan akan disesuaikan dengan karakter wilayah. Untuk kawasan industri, Pemprov menyiapkan jalan premium tiga hingga empat lajur agar lebih aman dan menunjang arus logistik.

“Jalan industri harus premium lebih banyak lajur, ketahanan tinggi, dan berstandar keselamatan,” pungkasnya.

Dengan langkah terintegrasi ini, Pemprov Jabar ingin memastikan keselamatan bukan lagi sekadar imbauan, tapi gerakan bersama yang nyata dari ruang rapat hingga jalan raya. (Syahra)**

Foto: Portal Jabar