JATINANGOR INSPIRA – Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Ketua KPU pada saat menjadi narasumber kegiatan seminar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Jatinangor Kabupaten Sumedang, Selasa (14/3/2023). Atensi tinggi IPDN terhadap penyelenggaraan pemilu serentak yang akan diselenggarakan pada 12 Februari 2024 mendatang, terlihat dengan diadakannya kegiatan Seminar Nasional dengan mengusung tema “Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas, Demokratis, Jujur, Adil dan Bermartabat”.
Penyelenggaraan Seminar Nasional ini merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan IPDN dalam memperingati Dies Natalis ke-67 IPDN yang akan diperingati pada tanggal 17 Maret 2023 mendatang. Rektor IPDN Dr. Drs. Hadi Prabowo, M.M mengatakan, penyelenggaraan seminar nasional ini mengangkat hot topic yakni terkait Pemilu yang diharapkan mampu menyatukan persepsi dan meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemilu.
“Hari ini kami (IPDN) menyelenggarakan Seminar Nasional, dengan tema menyangkut Pemilu dan penyelenggaraannya. Keberhasilan pemilu tidak hanya ada di tangan penyelenggara dan peserta pemilu saja, tapi juga harus mendapat dukungan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Media Massa dan masyarakat Indonesia secara menyeluruh,” tutur Hadi Prabowo.
Rektor IPDN juga mengatakan, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia tentu harus mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu yang merupakan amanah yang tercantum dalam kalender konstitusi. Tidak mungkin Pemilu ditunda atau dimundurkan. Oleh karena itulah saya mengundang narasumber yang kompeten untuk dapat memberikan pemahaman dan informasi terkait proses penyelenggaraan pemilu kepada seluruh civitas akademika dan praja IPDN khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya yang menyaksikan kegiatan ini secara dari daring,” kata Hadi.
Hadi Prabowo menambahkan, bahwa para Praja IPDN siap jika diberi amanah dan kepercayaan menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk membantu dan menyukseskan Pemilu.
“Ya tentunya Praja IPDN siap jika diminta bantuan untuk menjadi anggota (KPPS),” ujar Hadi.
Dalam seminar nasional menyambut Dies Natalis ini, hadir sejumlah narasumber yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., Ph.d), Ketua Bawaslu RI yang diwakilkan oleh anggota Bawaslu kordiv SDMO dan DIklat Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd,. M.H, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu RI Heddy Lugito, Direktur Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini, S.H., M.H dan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha, A.R.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekjen KPU Drs. Bernad Dermawan Sutrisno, M.Si, Sekretaris DKPP, Sekjen Partai Politik, Ketua KPU dan Bawaslu dari provinsi Jabar, DKi dan Banten juga beberapa tamu undangan lainnya.
Hadi meyakini bahwa pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana untuk dapat mewujudkan pimpinan nasional dan perwakilan politik yang mendapat legitimasi kuat dari rakyat.
“Masyarakat Indonesia harus benar-benar mengawal supremasi pelaksanaan pemilu 2024 agar tidak ada lagi ujaran kebencian, hoax, black campaign, intimidasi dan lain sebagainya yang akhirnya dapat membuat pemilu tahun 2024 terlaksana dengan lebih berkualitas, demokratis, jujur, adil dan bermartabat,” ucapnya.
“Dua lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu telah melakukan tahapan penyelenggaraan pemilu. KPU saat ini telah melaksanakan tahapan pertama yakni mendapat DP 4 pada tanggal 14 desember 2022 dari Kemendagri, dan hasilnya dinyatakan pemilih pemilu sebanyak 204.656.053 pemilih yang terdiri atas 102.186.591 pemilih laki-laki dan 102.474.462 pemilih Wanita”, imbuh Hadi.
Hadi berharap dengan hadirnya KPU dalam kegiatan seminar nasional tersebut, dapat memberikan informasi terkait peta tingkat kerawanan pemilu. Karena pada tahun 2019 tingkat kerawanan pemilu ada di Papua Barat 52,83% kemudian Jogja 52,14% dan Sumbar 51,21%.
Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., Ph.d menuturkan, Pemilu mempunyai dasar legalitas konstitusional yang kuat setelah berlakunya amandemen konstitusi. Menurutnya, hal itu menjadi dasar bahwa pemilu harus tetap dilaksanakan atau tidak ditunda.
“Sejak tanggal 12 sampai dengan 14 februari lalu merupakan kegiatan pemutakhiran data pemilih, masyarakat dapat mengakses link cekdptonline.kpu.go.id untuk mengecek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, jika sudah terdaftar masyarakat dapat melihat lokasi TPS nya nanti. Untuk praja IPDN, KPU akan membantu praja IPDN untuk melakukan pemindahan pemilihan agar dapat mengikuti pemilu di kecamatan tempat mereka bersekolah dalam hal ini di Kampus IPDN berada tapi apabila terjadi lintas dapil maka mereka hanya bisa mengikuti pemilihan presiden”, ujarnya.
Hasyim Asy’ari juga mengatakan bahwa peserta pemilu partai politik telah ditetapkan pada tanggal 14 desember 2022 yang lalu yakni sebanyak 24 partai politik yang terdiri atas 18 partai politik nasional dan 6 partai Aceh. Sedangkan untuk pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota DPR, DPRD dan DPD belum dilaksanakan.
“Pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden akan dilakukan pada bulan Oktober 2023 sedangkan pendaftaran calon anggota DPR, DPRD dan DPD akan dilaksanakan pada bulan Mei 2023. Adapun nanti penetapan calon tetap untuk Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPRD dan DPD akan ditetapkan pada tanggal 25 november 2023,” tuturnya.
KPU telah menetapkan jumlah dan daerah pemilihan didasarkan atas peraturan KPU no 6 tahun 2022 dimana untuk anggota DPD sebanyak 152 kursi dari 38 daerah pemilihan, DPR RI ada 580 kursi dari 84 daerah pemilihan, DPRD provinsi sebanyak 2.372 dari 301 daerah pemilihan, DPRD kabupaten/kota sebanyak 17.510 dari 2.325 daerah pemilihan.
Pada kesempatan ini anggota Bawaslu RI Herwyn Malonda mengatakan, tugas utama Bawaslu adalah memastikan penyelenggaraan pemilu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu melakukan pengawasan pemilu dengan 2 model yakni pengawasan melekat (setiap tahapan penyelenggaraan pemilu diupayakan ada jajaran bawaslu yang turut terlibat sehingga dapat melihat langsung fakta dilapangan) serta pengawasan partisipatif (pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat).
“Beberapa potensi permasalahan yang mungkin akan terjadi pada pemilu yakni dalam tahapan penyelenggaraan seperti pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, dana kampanye, logistik, pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi. Untuk itu Bawaslu bertugas melakukan pengawasan agar isu-isu potensi permasalahan ini dapat kita minimalisi,” bebernya.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu RI Heddy Lugito mengatakan bahwa pemilu 2024 itu sangat strategis dalam tata Pemerintahan
”Presiden dan Wakil Presiden sudah pasti baru, Bupati, Gubernur juga sudah pasti baru. Hal ini juga akan mempengaruhi manajemen pemerintahan atau tata kelola yang berbeda, karena gaya kepemimpinan pun akan baru”, ungkapnya.
Ia juga menegaskan 5 syarat pemilu demokratis yakni regulasi yang jelas, penyelenggara yang mandiri, berintegritas dan kredibel, peserta yang taat aturan, pemilih yang cerdas dan partisipatif serta birokrasi yang netral.
Senada dengan ketua KPU, Dirjen. Politik dan Pemerintahan Kemendagri, Bahtiar juga kembali menegaskan terkait beredarnya informasi soal penundaan pemilu.
“Tidak ada pemikiran tunda pemilu. Secara konstitusi Pemerintah tidak pernah berpikir akan menunda pemilu. Saya pastikan, kami akan melawan oknum-oknum yang melawan konsitusi,” tegas Bahtiar.
Menurut Bahtiar, penyelenggaraan pemilu merupakan hasil kesepakatan pemerintah, DPR RI dan penyelenggara pemilu pada rapat kerja bersama Mendagri dan rapat dengar pendapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada tanggal 24 Januari dan 4 Juni 2022. *(Roska)
