HNW Singgung Soal Permintaan Maaf Kepala BNPT: Tidak Serta Merta Tuduhan BNPT Kebeneran

JAKARTA INSPIRA,- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi sikap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar, yang meminta maaf terkait data rilis 198 pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan terorisme.

Hidayat Nur Wahid memberikan apresiasi kepada Kepala BNPT itu melalui akun Twitter pribadinya, sebagaimana dikutip beritainspira.com

“Ini tradisi baru, di MUI, Kepala BNPT minta maaf atas penyebutan Pondok Pesantren terafiliasi jaringan terorisme,” cuit Hidayat, seperti yang dilihat Jumat (4/2/2022).

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, tradisi seperti ini penting dijaga dan harus ditingkatkan.

Terlebih, jika semua pihak bersama-sama berkomitmen pada pemberantasan terorisme melalui penegakan hukum berbasis keadilan dan kebenaran. Akan tetapi, Hidayat Nur Wahid juga menyebut bahwa hal ini menjadi bukti bahwa apa yang disampaikan BNPT adalah sebuah hal yang benar.

“Bukti bahwa tidak serta merta tuduhan dari BNPT adalah kebenaran,” tulis sosok yang akrab disapa HNW itu.

Sebelumnya Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar meminta maaf atas rilis data 198 pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan terorisme.

“Saya menyampaikan permohonan maaf karena penyebutan nama pondok pesantren diyakini melukai perasaan pengelola pondok dan umat Islam,” ujarnya kepada wartawan di Kantor MUI, di Jakarta, Kamis (3/2/2022).

Namun Jenderal bintang tiga itu menegaskan kalau BNPT sama sekali tak bermaksud untuk melukai hati banyak pihak, utamanya dari kalangan ponpes. Bahkan ia juga menekankan bahw daftar 198 pondok pesantren diduga terafilisi dengan jaringan terorisme itu tidak untuk mengenaralisir semua ponpes di Indonesia.

“Bukan lembaga pondok pesantren secara keseluruhan, tetapi adalah ada individu-individu yang terhubung dengan pihak-pihak yang terkena proses hukum terorisme,” terangnya.

Komjen Boy Rafli Amar menerangkan, data rilis yang disampaikan BNPT itu merupakan rangkuman dari proses hukum kasus terorisme. Data tersebut juga sudah dihimpun selama 20 tahun terakhir.

“Dan digunakan untuk menunjukkan bagaimana pencegahan dilakukan agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat,” jelasnya. (MSN)