BANDUNG INSPIRA – Usai bencana banjir dan longsor yang melanda Bogor dan sekitarnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkapkan akan mengevaluasi tata ruang di kawasan Puncak, Bogor bersama pemerintah pusat pada Kamis (06/03/2025). Bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Dedi akan meninjau dan mengevaluasi kemungkinan kebijakan moratorium pembangunan di kawasan tersebut, mengingat kondisi geografis yang semakin rentan.

Fokus utama dari evaluasi ini adalah dua hal. Perhatian utama akan tertuju pada kawasan Puncak yang mengalami kerusakan signifikan akibat peralihan fungsi lahan. Salah satunya, wilayah Gunung Mas yang seluas 1.600 hektar lahannya telah mengalami perubahan dari rencana awal untuk perkebunan menjadi kawasan agrowisata. Hal ini menyebabkan aliran sungai di kawasan tersebut rusak, terutama akibat dari banyaknya pembangunan pemukiman warga yang mengubah bentuk alami kawasan tersebut.

Dedi Mulyadi juga menyoroti masalah yang lebih kompleks seperti kebiasaan buruk warga yang membuang sampah ke aliran sungai. Akibatnya, debit air sungai meningkat dan menyebabkan banjir seperti yang terjadi di Cijayanti lalu. Pembangunan perumahan dan pemukiman di hilir sungai akan diawasi lebih ketat, mengingat dampaknya terhadap lingkungan yang cukup signifikan.

Selain itu, peninjauan tersebut juga akan dilaporkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk ditindaklanjuti. Gubernur Dedi Mulyadi juga meminta maaf kepada masyarakat Bogor atas dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan objek wisata yang dikelola oleh BUMD Jabar, PT Jaswita yang dianggap turut berkontribusi pada bencana alam tersebut. Pihaknya sebagai pemerintah provinsi merasa bertanggung jawab atas hal tersebut.

“Saya menyampaikan minta maaf sebagai Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BUMD yang bernama Jaswita itu buka areal wisata di kawasan perkebunan itu dan itu yang kemarin menjadi keriuhan di masyarakat,” ucap Dedi yang dikutip dalam Kompas.

Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk menindak tegas bangunan liar di sepanjang kawasan Puncak yang merusak lingkungan. Pemerintah daerah akan melakukan pembongkaran terhadap bangunan-bangunan tersebut agar tidak menambah kerusakan lingkungan yang sudah parah akibat pembangunan yang tidak terkendali.

Dedi juga menegaskan bahwa realokasi anggaran akan dilakukan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana alam tersebut. Belanja infrastruktur akan ditingkatkan dan efisiensi anggaran akan dialokasikan untuk pemulihan dan perbaikan fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga menyampaikan langkah-langkah penanggulangan bencana banjir di kawasan Bodebek. Ini termasuk penanganan warga terdampak seperti evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dedi mengungkapkan rencana pembangunan Bendungan Cibeet sebagai upaya untuk mengurangi potensi banjir di masa depan.

“Kemudian ke depan, kita akan bangun Bendungan Cibeet sebagai areal tangkapan air, lalu konsep bangunan rumah di daerah langganan banjir harus tinggi seperti rumah panggung yang memiliki kolong, Saya sudah tanya ke warga dan mereka setuju,” ungkap Dedi di akun Instagram pribadinya.

Rencana-rencana yang akan dilakukan tentu membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, terkhusus masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dan pemerintah setempat sangat diperlukan untuk membangun lingkungan yang lebih tertib lagi. Dedi beserta Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk selalu meninjau masalah tata ruang dan memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana tersebut. (Deyvanes Nuruwe)**