BANDUNG, INSPIRA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat, menggandeng sejumlah pentolan atau tokoh masyarakat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, guna memperkokoh suara untuk menghadapi pemilihan umum yang akan berlangsung bulan mendatang.
Para tokoh di wilayah nya masing-masing pun mendekatkan diri kepada warga nya, untuk mendengar keluh kesah yang sering dihadapi.
Banjir, sebagai salah satu persoalan klasik yang kerap melanda sejumlah titik di kawasan Kabupaten Bandung, menjadi masalah yang hingga kini belum usai.
Nanang Juhana (Abah Nje), selaku Tokoh Masyarakat sekaligus Ketua Muhammadiyah Kecamatan Cangkuang mengaku, meskipun beberapa kali gonta-ganti pemimpin, masalah banjir masih menghantui warga-warga nya pada musim penghujan.
“Tentu banyak warga yang keluhkan banjir itu dari dulu, belum beres-beres dari sekarang. belum ada yang kelihatan lah kerja nya. walaupun sudah di ekspos itu setiap banjir dibicarakan, dibahas. namun sampai sekarang masih begitu saja terus,” ucap Abah Nje usai ditemui dalam PKS jumpa tokoh, di Saung Soreang, Minggu (14/01/2024).
Abah Nje berharap, siapapun yang akan menduduki tahta kepemimpinan ke depan, dapat memprioritaskan penuntasan masalah yang kerap dikeluhkan masyarakat.
“Jadi ya ke depan nya, siapa pun nanti yang menang, yang menjabat bupati kabupaten bandung, dapat duduk bersama untuk membicarakan penuntasan banjir disini,” sambungnya.
Ditempat yang sama, Ketua PKS Jawa Barat, Haru Suandharu menanggapi persoalan tersebut dengan menekankan agar pemimpin daerah, agar tak hanya terlihat elok di konten media sosial nya saja.
“Tampak nya pemerintah daerah harus punya roadmap ya. infrastruktur yang masih menjadi persoalan, kemudian direncanakan dalam satu periode kepengurusan kepala daerah ini apa saja yang harus diselesaikan. supaya masyarakat betul-betul dapat merasakan kehadiran pemimpin. dan pemimpin tidak terjebak pada membangun portofolio. seperti untuk postingan sosmed gitu ya,” sindir Haru.
Haru pun menegaskan, tanpa harus dibawah bendera parpol tertentu, tiap pemimpin daerah harus bisa berkolaborasi untuk hadapi berbagai persoalan, khususnya banjir yang kerap terjadi di wilayah Kabupaten Bandung.
“Penyelesaian nya bukan secara politis harus di satu partai, harus ada perencanaan yang terpadu antara pemerintah kota kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. nanti dilihat mana yang lebih efisien, apakah relokasi, sodetan atau pengerukan,” tegas Haru.
“Seperti DAS yang tidak boleh ditinggali itu kira-kira berapa lama, bagaimana tahapannya agar itu bisa menghijau, bisa menjadi bumper supaya masyarakat tidak menjadi layanan banjir,” tutupnya. *(e. nirmayadi)
