BANDUNG INSPIRA – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyambut baik pencairan dua program bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah pada Maret 2025 menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Menurutnya, bantuan ini akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan Lebaran.

Pernyataan ini disampaikan Cucun sebagai tanggapan atas permintaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang mengimbau pemerintah daerah untuk menyalurkan bansos sebelum Lebaran.

“Tentunya Bansos yang disalurkan sebelum Hari Raya Idul Fitri akan membantu rakyat, terutama bagi masyarakat kalangan keluarga menengah ke bawah,” ujarnya pada Kamis (27/03/2025).

Adapun dua jenis bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang dicairkan pada Maret 2025, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Karena kebutuhan masyarakat pastinya akan meningkat saat Idul Fitri. Bantuan sosial yang diberikan Pemerintah dapat mengurangi beban kebutuhan tersebut dan agar membuat masyarakat semakin gembira di Hari Kemenangan Lebaran nanti,” tambah Cucun..

Pencairan tahap pertama PKH tahun 2025 dilakukan secara bertahap sejak Januari hingga Maret. Sementara itu, bansos BPNT disalurkan setiap bulan, dengan pencairan untuk Maret berlangsung hingga akhir bulan.

Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bansos dari Kemensos dapat mencairkan bantuan sepanjang Maret atau menjelang Idul Fitri. Namun, waktu pencairan bisa bervariasi di tiap daerah, tergantung sistem distribusi dan kesiapan pemerintah setempat.

Bansos ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan sejumlah bank yang tergabung dalam Himbara, yakni BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Cucun meminta pemerintah daerah memastikan bansos diberikan tepat waktu dan tidak disalurkan kepada pihak yang tidak berhak.

“Pastikan bantuan ini tepat sasaran dan tepat waktu. Karena banyak masyarakat yang mengharapkan bantuan segera disalurkan sebelum Idul Fitri,” tegasnya.

Cucun mengingatkan pentingnya penggunaan DTSEN dalam penyaluran bansos agar tepat sasaran. Ia juga meminta adanya sanksi tegas bagi daerah yang terlambat menyalurkan atau melakukan penyimpangan dalam distribusi bantuan.

“Saat ini anggota DPR sudah memasuki masa reses. Anggota dewan dapat memaksimalkan pengawasan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang berhak di dapilnya masing-masing,” ujar Cucun.

Selain PKH dan BPNT, pemerintah juga menyalurkan beberapa bantuan lain pada Maret 2025, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk periode Januari-Maret, bansos beras 10 kg bagi Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang diberikan selama enam bulan, serta bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang dilakukan bertahap. Cucun berharap seluruh kepala daerah memastikan kelancaran distribusi setiap jenis bansos tersebut. (Rifqi Sibyan Kamil)**