BANDUNG INSPIRA – DPD PDI Perjuangan Jawa Barat rekomendasikan Pemerintah Pusat untuk segera mengeksekusi moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Jawa Barat yang saat ini belum tercapai.

Dikatakan Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, Ono Surono, dalam dialog publik mengenai calon daerah persiapan otonomi baru (CDPOB), di Kantor DPD PDI Perjuangan Jabar, Jalan Pelajar Pejuang, Selasa (24/1/2023).

“Kemarin Papua bisa melaksanakan pembentukan daerah otonomi baru. Tentunya pemerintah pusat berdasar urgensi dari berbagai macam aspek, seperti historis, sosiologis, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya tentu bisa juga untuk daerah lainnya,” ujar Ono.

Ono menyampaikan bahwa masalah ini telah melalui proses yang panjang dan telah ada aspirasi dari masyarakat. Bahkan telah dibahas dari DPRD kabupaten/kota, disetujui kepala daerah, hingga diusulkan ke provinsi serta dibahas di DPRD Jabar bersama gubernur yang hasilnya direkomendasikan ke pemerintah pusat.

“PDIP hari ini melakukan dialog publik. Tentunya kami ingin mendengar dari unsur pemerintah, lalu hadir pula dari Pemerintah Provinsi Jabar, akademisi Tim Jabar Unpad, dan perwakilan delapan wilayah yang sudah ditetapkan bahwa Jabar sebagai calon DOB,” kata dia.

Ono menyebut, kedelapan wilayah itu adalah Bogor Barat, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Bogor Timur, Indramayu Barat, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, dan Garut Utara.

Untuk mengawal proses pembentukan DOB ini, Ono mengatakan PDIP Jabar membentuk satgasus guna mengawal pergerakan hasil rekomendasi dari dialoh publik hari ini yang diketuai oleh Bedi Budiman (Ketua Komisi I DPRD Jabar), dan sekretarisnya, Abdi Yuhana.

“Tentu langkah awal kami merumuskan hasil dialog ini untuk membuat resume yang akan menjadi lampiran dalam surat DPD PDIP ke DPP PDIP, ketua fraksi DPR RI, dan Ketua DPR RI, serta kementerian. DOB di Jabar ini menurut kami sangat urgen alias penting,” pungkasnya. (Boby Roska)