JAKARTA INSPIRA,- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kena sentil soal kebijakannya mengenai larangan ekspor CPO (crude palm oil). Pelarangan ekspor CPO tersebut diambil Jokowi sebagai langkah untuk mengatasi tingginya harga minyak goreng.
Pasalnya, kenaikan harga minyak goreng diduga disebabkan tidak dipenuhinya domestic market obligation (DMO), sebesar 30 persen sebelum diekspor.
Alih-alih menjadi jalan keluar, usai pemerintah memberikan pengumuman pelarangan ekspor harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit pun anjlok hingga setengah harga.
Harga TBS kelapa sawit yang semula berada di angka lebih dari Rp3.000, kini turun menjadi sekira Rp1.500.
Meskipun harga TBS anjlok, tetapi harga minyak goreng kemasan di sejumlah super market masih tetap tinggi dari Rp46.000-Rp50.000.
Melansir dari akun Twitter Said Didu, ia menyentil kebijakan yang diambil Jokowi.
“Bpk Presiden yth, kbjkn Bpk melarang ekspor CPO dan migor: 1) rugikan petani sawit sktr Rp 1 – 2 trilyun per hari, 2) menghilangkan pendapatan negara sktr Rp 10 trilyun per bulan, 3) menghilangkan peroleh devisa sktr USD 1,5 milyar per bulan. Sementara harga migor tetap tinggi,” kata Said Didu.
Mengalami kerugian dengan anjloknya harga TBS kelapa sawit, membuat para petani mengadakan demo di Kantor Kemenko Perekonomian dan Patung Kuda Monas, Selasa (17/5/2022). (MSN)
