SUMEDANG, INSPIRA – Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengadakan Seminar Nasional dengan mengangkat informasi dan isu-isu hangat terkait pelayanan pemerintahan berbasis elektronik. Seminar yang menjadi rangkaian acara Dies Natalis IPDN Ke-68 tersebut, dilaksanakan di Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor Sumedang dengan dihadiri oleh kurang lebih 3.672 peserta, baik yang hadir secara luring maupun daring.
Tema “Percepatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Rangka Transformasi Digitalisasi Pemerintahan”, diangkat selaras dengan program Pemerintah yang selalu digaungkan oleh Presiden RI.
Rektor IPDN, Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M mengatakan bahwa digitalisasi pada saat ini merupakan kebutuhan masyarakat.
“Masyarakat perlu pelayanan yang cepat dengan tetap dilandasi norma-norma dan etika yang tinggi. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah yang kini terus menggelorakan sistem pelayanan berbasis elektronik,” tuturnya.
Dikatakan Prof. Hadi Prabowo, pada tahun 2022 capaian pelaksanaan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) Indonesia masih mencapai angka 2,34% atau dinilai cukup.
“Pelaksanaan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) ini dirasa belum maksimal, masih terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya yakni belum adanya grand design pemerintahan transformasi digital nasional yang didalamnya terdapat transformasi regulasi, transformasi kelembagaan, transformasi pencapaian tahapan atau road map, transformasi penyiapan literasi publik, transformasi infrastruktur. Inilah yang nantinya dapat kita diskusikan dalam seminar ini,” beber Hadi.
Tak hanya permasalahan tersebut, kata Hadi, transformasi digitalisasi pun masih terbentur dengan tidak sampainya akses digitalisasi di daerah-daerah terpencil.
“Perkembangan digitalisasi sejak 2001 di Indonesia hanya sebatas mengubah dokumen yang tadinya kertas menjadi dokumen digital namun tidak ada korelasinya dengan tata kelola pemerintahan manual menjadi digital,” tuturnya.
“Sehingga pelayanan kepada masyarakat masih terasa berbelit-belit dan lamban, belum lagi susahnya akses digitalisasi yang didapat oleh masyarakat di daerah terpencil,” imbuh Prof. Hadi Prabowo.
Menurut Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenpanRB Nanik Murwati, S.E., M.A, digitalisasi merupakan faktor kunci untuk mewujudkan jalan tol pelayanan.
“Transformasi digital akan menjadi pondasi untuk mempercepat pembangunan. Selain itu, urgensi penyelenggaraan SPBE adalah untuk memudahkan warga mengakses layanan publik,” ucap Nanik.
Menurutnya, SPBE dapat menaikan indeks persepsi korupsi dan tingkat kemudahan berbisnis dan indeks penegakan hukum.
“Jadi bisa dikatakan bahwa SPBE yang baik akan berdampak positif pula kepada indeks pembangunan, indeks persepsi korupsi, indeks penegakan hukum dan tingkat kemudahaan berusaha,” ujarnya.
Nanik berharap praja IPDN sebagai calon ASN nantinya dapat menjadi engine yang mendukung percepatan digitalisasi pelayanan publik.
Sementara itu, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Dr. Sulistyo, S.Si., S.T., M.Si menerangkan bahwa dalam kacamata keamanan penerapan SPBE, BSSN telah memberikan layanan sertifikasi elektronik yang diberikan ke-9 instansi pemerintah.
“Penanggungjawab aplikasi SPBE prioritas yang paling banyak dipegang oleh Kementerian Keuangan sedangkan Kementerian Dalam Negeri menduduki peringkat keempat. Dan pada tahun 2023 sebanyak 55,62% sektor administrasi pemerintahan diberikan notifikasi oleh BSSN, artinya sektor ini rentan terhadap ancaman siber. Salah satu ancaman siber disebabkan oleh lisensi yang telah habis, pemakaian software bajakan,” ujarnya.
Lalu, menurut Direktur Pengelolaan Informasi Data Kependudukan, Dirjen Dukcapil Kemendagri Dra. Handayani Ningrum, SE., M.Si, peningkatan keamanan dalam SPBE dilakukan melalui aspek People (SDM terlatih), Process (pelaksanaan) dan pemanfaatan teknologi.
“Kemendagri siap mendukung implementasi SPBE dan percepatan transformasi digital, implementasinya di antaranya melalui SIAK terpusat. SIAK menjadi layanan digital dasar untuk aplikasi SPBE prioritas. Kini Dukcapil telah dan akan terus aktif berdiskusi dengan Kemenkominfo dan Kemenpan RB untuk mendukung implementasi SPBE dan percepatan transformasi digital,” ujar Handayani Ningrum.
Tak hanya IPDN-Kemendagri, Pemkot Surabaya juga proaktif terhadap transformasi digitalisasi ini.
menurut Sekda Surabaya Dr. Ikhsan S.Psi., M.M, keberhasilan berbagai upaya SPBE tersebut salah satunya adalah penurunan angka growth stunting di Surabaya dari 28% turun menjadi 4% pada tahun 2023.
“Banyak manfaat yang didapat oleh masyarakat dengan adanya pelayanan publik berbasis digital, contoh lainnya adalah upaya pengentasan kemiskinan melalui pendataan, pengamatan dan monitoring serta intervensi program,” ujarnya.
Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Dr. Halilul Khairi, M.Si menyatakan, digitalisasi ini perlu diuji dan diorientasikan kepada masyarakat.
“Rakyat selaku pelanggan layanan pemerintahan negara memerlukan pelayanan yang murah, mudah, berkualitas, aman, transparan dan tanggung gugat. Jadi sudah seharusnyalah semua bentuk digitalisasi ini berorientasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya Halilul, berbagai jenis aplikasi pemerintahan dan pelayanan pemerintahan baik offline maupun online harus tetap diuji kebermanfaaatannya bagi masyarakat, tidak hanya diuji untuk berbagai macam perlombaan tapi juga harus benar-benar dimanfaatkan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Selain acara seminar nasional ini, IPDN sebelumnya juga telah menggelar rangkaian acara menyambut Dies Natalis IPDN diantaranya kegiatan donor darah dan khitanan massal yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2024, beberapa perlombaan internal seperti lomba kebersihan wisma praja, lomba olahraga yang didalamnya terdapat lomba tarik tambang, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis dan IPDN Run, lomba kesenian seperti IPDN idol, stand up comedy, paduan suara dan fashion show, IPDN expo serta pemilihan putra putri Nusantara. Selanjutnya IPDN akan melaksanakan puncak dies natalis pada tanggal 18 Maret 2024. *(roska)
