BANDUNG INSPIRA – Di bawah kepemimimpinan Dedi Mulyadi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor, tawuran, dan tindakan kriminal. Kebijakan ini digagas sebagai langkah konkret untuk menangani kenakalan remaja yang kerap kali meresahkan masyarakat.

Gubernur Dedi menegaskan bahwa program ini ditujukan bagi anak-anak yang memang orang tuanya sudah tidak mampu mendidik secara optimal. Program ini akan menempatkan peserta dalam pendidikan berdisiplin tinggi di bawah pengawasan TNI dan Polri selama minimal enam bulan hingga satu tahun.

Anak-anak yang dibina tetap terdaftar di sekolah asalnya, hanya saja pembelajaran akan dilakukan di kelas khusus yang dirancang untuk membentuk karakter mereka.

“Nanti di komplek tentara atau komplek polisi kita sekolahkan di sana selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Sekolahnya tetap, mereka terafisialisasi dari sekolah mana, tapi kelasnya khusus,” jelas Dedi Mulyadi.

Diketahui, beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat sudah siap merealisasikan program tersebut. Salah satunya, Kota Bandung yang telah berkoordinasi dengan Pangdam III Siliwangi dalam menyiapkan infrastruktur pendukung seperti barak. Kebijakan ini akan secepatnya diberlakukan dan diperkirakan mulai pada Mei 2025.

“Ini bagaimana caranya kita harus cepat lagi, tidak bisa wacana lagi, harus tuntas. Mulai mei kita sudah jalan,” ujarnya.

Kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan orang tua menjadi penting untuk dilakukan. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas generasi muda di tengah masyarakat, terutama di Jawa Barat. Seluruh aspek pendidikan juga diharapkan dapat tetap terjaga dan berjalan tanpa melanggar hak anak.(Deyvanes/Septia)**