BANDUNG, INSPIRA – Forum Ngadandanan Bandung menggelar nobar debat Cawapres, di kawasan Jalan Aria Jipang No. 6 Kota Bandung, Minggu (21/1/2024) malam. Dalam kegiatsn tersebut, dihadiri sejumlah panelis sebagai juru bicara masing-masing Cawapres diantaranya Dadan Rhamdan yang merupakan Relawan AMIN Jawa Barat, Irhash Ahmady selaku Ketua Jarnas Jabar relawan Prabowo dan Firman Tendy dari Barisan Sukarnois Ganjar Pranowo.
Ketua Dewan Pembina Forum Ngadandanan Bandung, Dandan Riza Wardana mengatakan, topik yang diangkat mengenai pembangunan berkelanjutan berbasis ekologi dan isu lingkungan, memiliki peran penting.
“Isu lingkungan ini bagus ya, saya setuju karena saya pun suka pada lingkungan. Menjaga lingkungan ini sebetulnya adalah tugas umat manusia ya, cuma di drive oleh Pemerintah. Bagaimana kita tahu bahwa lingkungan merupakan hal yang vital dalam proses pembangunan,” kata Dandan.
Menurutnya, pembangunan berkelanjutan berbasis ekologi tidak boleh sembarangan. Harus senantiasa memperhatikan dampak yang mungkin ditimbulkan.
“Kami di Forum Ngadandanan Bandung tidak anti pembangunan, kami juga tidak anti investasi. Akan tetapi ketika melakukan suatu pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan harus betul-betul diperhatikan berbagai halnya. Dampaknya, pengerjaannya dan lain-lain,” ucapnya.
Dandan menyebut, ada salah satu Cawapres yang membahas lingkungan secara kualitatif.
“Tadi kita saksikan bersama, ada salah satu Cawapres yang membahas soal lingkungan ini secara kualitatif, dan bagaimana menempatkan Indonesia lebih baik dalam aspek lingkungan,” katanya.
Ketika ditanya prihal reforma agraria, Dandan mengatakan sudah mulai ada langkah untuk mengatasi hal tersebut.
“Soal reforma agraria ini memang juga menjadi isu ya. Sudah mulai ada langkah ke arah sana namun memang belum menjangkau semua. Belum semua bisa terealisasi. Saya rasa kita semua cukup bersabar saja dulu,” ujarnya.
Sementara itu, Relawan AMIN Jawa Barat, Dadan Rhamdan menyebut isu reforma agraria ini sudah dibahas secara tuntas dalam visi misi pasangan Anies-Cak Imin. Menurut Dadan, hanya paslon nomor urut 1 yang akan mengatasinya secara tuntas.
“Dalam dokumen visi misi AMIN, itu dibahas secara tuntas bagaimana penyelesaiannya. Hal itu agar tidak terjadi ketimpangan penguasaan tanah,” kata Dadan.
Dikatakan Dadan, makna dari reforma agraria itu adalah bagaimana menata kepemilikan dan penguasaan tanah yang tadinya didistribusi ke para pengusaha melalui HGU, HGP atau HGP ke rakyat yang membutuhkan.
“Reforma agraria yang sebetulnya bukan hanya soal bagi-bagi tanah saja, bukan soal sertifikasi, atau PTSL. Makanya banyak ketimpangan yang terjadi soal ini,” tutur Dadan.
Menurutnya, masyarakat di pedesaan masih banyak yang menjadi buruh tani karena tidak memiliki lahan garapan sendiri.
“Kita lihat, masih banyak sekali masyarakat di pedesaan yang menjadi buruh tani karena tidak memiliki lahan garapan. Nah reforma agraria ini pun bukan hanya soal pertanian tapi juga mencakup tata ruang dan bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan atas dasar keadilan,” ujarnya.
Ironisnya, kata Dadan yang terjadi saat ini Pemerintah bukan melakukan reforma agraria, melainkan sertifikasi lahan.
“Yang terjadi saat ini tidak ada reforma agraria, Pemerintah justru melakukan sertifikasi lahan dan itu sudah terjadi sejak 20 tahun 30 tahun lalu sampai sekarang,” ucapnya.
“Jadi bukan reforma agraria, melainkan adiministrasi pertanahan. Dan ini yang terjadi juga meredistribusi lagi lahan-lahan yang sebelumnya belum bersertifikasi, seperti SHM nya dan lain sebagainya,” pungkas Dadan. *(roska)
