BANDUNG INSPIRA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Budi Gunawan menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang membahas peluncuran Desk Koordinasi Pengendalian Karhutla dan Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kantor Kemenko Polkam pada Kamis (13/03/2025). Rapat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengendalian kebakaran hutan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

Beberapa langkah telah diambil untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seperti dilakukannya analisis cuaca dan wilayah, manajemen operasi kebencanaan, serta pengelolaan lanskap gambut. Sebagai bagian dari upaya pencegahan permanen, sistem monitoring kebakaran hutan yang dikenal dengan SI PONGI (Sistem Informasi Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan) akan semakin dikembangkan. Sistem yang telah difungsikan sejak 1997 ini telah diotomatisasi dan dapat diakses publik sehingga memungkinkan pemantauan kebakaran secara real time.

Turut hadir berbagai kementerian/lembaga terkait, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan beberapa gubernur salam rangka pembentukan dan peluncuran dua desk tersebut. Pemerintah berharap kerja sama ini akan semakin efektif di tahun 2025 dengan fokus pada mitigasi, penanggulangan, penegakan hukum, rehabilitasi, pemulihan, serta upaya kehumasan.

Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, Menko Polkam mengingatkan bahwa kebakaran hutan tidak hanya merusak lingkungan dan ekonomi, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas geopolitik. Oleh karena itu, mitigasi kebakaran harus disiapkan jauh-jauh hari untuk mencapai tujuan zero karhutla dan mengurangi risiko bencana saat musim kemarau.

Perlindungan bagi pekerja migran Indonesia juga menjadi poin utama pembahasan karena kontribusinya dalam perekonomian negara mencapai Rp255 triliun pada tahun 2024. Namun, masih ada lebih dari 40.000 kasus eksploitasi dan perdagangan manusia yang perlu ditangani. Pemerintah berkomitmen memperkuat sinergi antar lembaga untuk mengatasi masalah tersebut dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia.

Masyarakat pun turut mendukung upaya pemerintah ini, berharap sistem yang telah disiapkan dapat berjalan dengan efektif dan mencegah terulangnya bencana karhutla maupun kasus perdagangan manusia. “Kedua sistemnya semoga bisa berjalan dengan baik, jangan sampe keulang lagi kebakaran hutan dan perdagangan manusia,” tulis akun @febi.indra00 dalam postingan Instagram @kemenhut. (Deyvanes Nuruwe)**