Buntut Diusir Paksa, Susi Air Laporkan Bupati dan Sekda Malinau Dilaporkan ke Bareskrim

BANDUNG INSPIRA,- Buntut dari pengusiran secara paksa pesawat Susi Air dari dalam hangar, Kuasa Hukum Susi Air, Donal Fariz, akan melaporkan Bupati Malinau Wempi Wellem Mawa dan Sekda Malinau Ernes Silvanus ke Bareskrim Mabes Polri.

Laporan tersebut akan dilakukan pada hari Jumat (11/2/2022).

Pelaporan oleh Susi Air hari ini terkait pemindahan paksa pesawat milik maskapai Susi Air di hanggar Bandara Robert Atty Bessing, Malinau, Kalimantan Utara.

“Kami berencana secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana sebagaimana Pasal 335 Ayat (1) butir (1) dan Pasal 210 dan Pasal 344 huruf (a) dan (c) ke BARESKRIM MABES POLRI pada Jumat (11 Februari 2022), Pukul 10.00 WIB,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/2/2022).

Donal Fariz mengatakan, pelaporan akan dibuat dengan dugaan pelanggaran Pasal 335 Ayat (1) butir (1) KUHP dan Pasal 210 dan Pasal 344 huruf (a) dan (c) Undang-Undang No 1 Tahun 2009.

Jalur hukum ditempuh setelah somasi yang dilayangkan Susi Air ke Pemkab Malinau tidak direspon sama sekali.

“Susi Air belum menerima respons dari Bupati dan Sekda Malinau atas somasi yang dikirimkan pada tanggal 7 Februari 2022 yang lalu,” katanya.

Pihaknya sudah menunggu selama tiga hari, untuk keduanya meminta maaf secara tertulis dan ganti rugi operasional sebesar Rp 8,95 miliar.

Susi Air menilai, Wempi dan Ernes lah yang paling bertanggung jawab atas persoalan pengusiran Susi Air dari hanggar Bandara Malinau. Penggunaan dan pengerahan Satpol PP oleh Pemerintah Kabupaten Malinau dinilai merupakan tindakan melawan hukum.

Susi Air mengklaim pemda terkait melanggar tupoksi Satpol PP yang diatur pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi (Satpol).

Diduga juga Satpol PP dan Anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau, bertindak di luar kewenangan guna mengeksekusi atau pengosongan secara paksa pada pada area daerah keamanan terbatas Bandara Malinau.

Sehingga diduga telah melanggar Pasal 210 jo Pasal 344 huruf (a) dan (c) Undang-Undang No 1 Tahun 2009. (MSN)