BANDUNG INSPIRA — Pj Jawa Barat Bey Machmudin menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus berdampak terhadap tuntasnya isu-isu pembangunan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Bey mengatakan, upaya penguatan reformasi birokrasi yang terencana dan terpadu antara provinsi dengan kabupaten/kota di Jabar serta pembinaan yang intens dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi beserta kementerian teknis lainnya telah memberikan peningkatan signifikan atas indeks reformasi dan birokrasi di Jabar.
“Kita tahu bahwa Provinsi Jawa Barat adalah salah satu dari lima pemerintah provinsi dengan capaian terbaik di Indonesia, namun itu bukan tujuan akhir kita,” ucap Bey melalui keterangan resmi, Rabu (20/3/2024).
Bey mengatakan, prinsip jemput bola dalam menyelesaikan permasalahan yang ada diiringi inovasi yang sesuai dengan tata kelola akan memiliki nilai lebih bila dibandingkan dengan angka-angka penilaian saja.
“Akan sangat tidak adil bagi masyarakat yang melihat kita sebagai aparatur pemerintah daerah berbangga diri dengan hasil penilaian, sementara di sisi lain permasalahan yang ada di sekitar kita tak kunjung terselesaikan,” ucapnya.
Oleh karena itu solusi yang konkret harus dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Aparatur di daerah harus mampu mengurangi permasalahan, bukan menambah permasalahan.
Apalagi harus disadari bahwa permasalahan di masyarakat tak akan ada habisnya karena itulah perangkat daerah harus lebih responsif dan lebih sensitif.
“Selesaikan hari ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Di samping itu, pemerintah pusat, kata Bey, telah mendorong untuk menyelesaikan bersama isu-isu seperti pengentasan kemiskinan, digitalisasi stunting, peningkatan realisasi investasi, pengendalian inflasi hingga peningkatan produk dalam negeri.
Adapun isu-isu di Jabar yang masih harus segera diselesaikan mulai dari pembenahan sampah, kemacetan perkotaan hingga penanganan bencana.
“Kita harus terintegerasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika kita memecahkan masalah dengan pendekatan parsial sulit bagi kita untuk mewujudkan harapan masyarakat agar lebih terperhatikan kesejahteraannya,” kata Bey.
(AP)
