BANDUNG INSPIRA – Realisasi dan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Barat rawan modus penyimpangan dan persekongkolan. Sistem Pendidikan dikangkangi dan dikomersialisasi oleh sekelompok orang secara terorganisir dan masif dengan menyalahgunakan wewenang dan diduga kuat terindikasi melakukan tindakan melawan hukum.

Keikutsertaan 4,791 siswa di Jawa Barat yang dibatalkan karena ditemukannya kecurangan dalam sistem PPDB yang diterapkan hanya akan menjadi program bias yang cacat apabila ada elite yang memonopoli sistem tersebut dibiarkan. Entah logika seperti apa yang digunakan hingga ruang edukasi suci seperti sekolah “diracuni” oleh tindakan manipulatif. Siswa hanya menjadi tumbal akibat sistem dan keserakahan.

Sistem PPDB memalui jalur zonasi di SMAN 9 Kota Bandung menjadi contoh bagaimana kelompok elite di sekolah yaitu ketua komite dan kepala sekolah SMAN 9 Kota Bandung (yang juga menjabat ketua MKKS) diduga kuat bermufakat jahat untuk mengkomersilkan sistem pendidikan dengan memperdagangkan “bangku sekolah” dan mendapat fasilitas apa yang disebut “jalur titipan/jatah” demi memuaskan hasrat keserakahan.

Celakanya keserakahan telah membutakan hingga ada dugaan upaya jahat yang dilakukan seperti dugaan kuat adanya manipulasi data surat keterangan domisili palsu untuk masuk jalur zonasi dari kelurahan Padjajaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

Oleh karena itu kami sebagai masyarakat sipil yang tergabung dalam forum aksi dan diskusi mengatasnamakan Barisan Aksi (BARAK) Pemuda dan Mahasiswa berniat melakukan aksi demonstrasi sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang 09 tahun 1998 dengan tuntutan :

1. Copot Komite dan Kepala Sekolah SMAN 9 Kota Bandung jika terbukti melakukan cacat hukum dan cacat prosedur.

2. Mendukung aparat penegak hukum agar segera memeriksa dan mengadili Komite, Kepala Sekolah dan panitia PPDB di SMAN 9 Kota Bandung.

3. Meminta Bapak Gubernur Jawa Barat untuk serius dalam menyelamatkan pendidikan di Jawa Barat dari upaya korupsi, kolusi dan nepotisme.

4. Meminta Bapak Gubernur Jawa Barat agar mendeteksi sejak dini monopoli pendidikan yang akan merusak mental siswa sebagai harapan bangsa.

Besar harapan kami agar aparat penegak hukum dan Gubernur Jawa Barat berani dengan serius mengusut tuntas dan tidak hanya lip service atau demi pencitraan semata. Semoga aparat penegak hukum dan Gubernur Jawa Barat sebagai perangkat negara tegak lurus bersama rakyat dan tidak tersesat dijalan yang benar. *(e.nirmayadi)