BANDUNG BARAT, INSPIRA – Kepala Bapelitbangda Kabupaten Bandung Barat (KBB) Asep Wahyu menyebut APBD KBB 2022 masih berjalan sehingga tidak tepat jika dikatakan defisit.
“Defisit baru ketahuan pada saat pembahasan anggaran perubahan. Sekarang kan masih dalam tahun berjalan sehingga belum ketahuan defisit atau tidaknya,” kata Asep Wahyu, Senin 1 Agustus 2022.
Dijelaskannya, APBD itu dibahas bersama antara Pemkab Bandung Barat dengan DPRD KBB. Pihak DPRD tidak akan mengesahkan APBD jika tidak seimbang antara belanja dengan pendapatan.
“Defisit bisa saja terjadi jika bantuan, misalnya dari pusat atau provinsi realisasinya tidak sesuai dengan besaran yang dijanjikan, sementara APBD sudah terlanjur disahkan.Inilah yang menjadi salah satu penyebab defisit tapi itu bisa diseimbangkan. Jadi enggak ada dalam kamus sejarahnya APBD benar-benar defisit,” kata Asep Wahyu.
Ia memberikan contoh lain, soal gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tadinya, gaji untuk PPPK masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) namun ternyata tidak terakomodir.
“Akhirnya ya menjadi tanggungan APBD KBB,” ucapnya.
Pernyataan senada disampaikan Ketua Banggar DPRD KBB, Bagja Setiawan bahwa terlalu prematur jika APBD KBB dikatakan defisit.
‘Terlaku prematur kalau berbicara hari ini defisit. Kan (APBD) sedang berjalan, semua disesuaikan dalam anggaran perubahan. Endingnya balance tidak defisit. Ini hal yang biasa terjadi dan tidak hanya terjadi di kabupaten atau kita . Ini bukan pertama terjadi,” kata Bagja Setiawan.
Menurutnya, untuk menutup defisit perlu dilakukan treatmen, misalnya menaikkan pendapatan dan efisiensi belanja.
“Jika memungkinkan bisa menaikkan pendapatan dan efisiensi belanja dengan menghapus yang tidak prioritas,” tandasnya. (Advertorial)