BANDUNG BARAT, INSPIRA,- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bertekad mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022.
Saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban keuangan tahun 2022 di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung Barat, Yadi Azhar menegaskan, hingga saat ini OPD di lingkungan Pemkab Bandung Barat telah menyerahkan dokumen pertanggungjawaban keuangan tahun 2022.
Hal tersebut dilakukan dalam rangka pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2022 yang dilakukan oleh BPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
“Inspektorat KBB terus melakukan pendampingan terhadap perangkat daerah. BPK selama ini, meminta dokumen-dokumen pertanggungjawaban atas laporan keuangan terhadap perangkat daerah,” katanya saat dihubungi, Senin (20/2/2023).
Ia menambahkan, sejauh ini pihaknya tidak mendapatkan hambatan terkait dokumen laporan keuangan setiap perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Terlebih saat ini semua OPD telah menyerahkan seluruh dokumen tersebut.
“Jadi artinya belum ada kendala berkaitan dengan dokumen yang diminta oleh BPK dan Alhamdulillah OPD sudah menyampaikan seluruh dokumen yang diminta oleh BPK, Nah itu sudah terkumpul di BPK maupun di kami,”jelasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, BPK akan melakukan dua kali pemeriksaan LKPD 2022 Kabupaten Bandung Barat yakni pemeriksaan permulaan dan terinci yang telah dilaksanakan sejak awal Februari 2023 lalu hingga awal Maret 2023 mendatang.
” BPK melakukan pemeriksaan itu dua kali pertama pemeriksaan permulaan kemudian nanti akan melakukan pemeriksaan terinci. Pemeriksaan terinci itu nanti setelah KBB dalam hal ini BKAD akan menyerahkan LKPD lengkap ke BPK yang agendanya akan disampaikan nanti sekitar awal Maret ke BPK,”katanya.
Yang nanti akan disampaikan langsung oleh pa bupati (Hengky Kurniawan) InshaAllah kepada BPK sekitar awal Maret. Setelah itu BPK akan turun lagi pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan terperinci LKPD KBB tahun 2022,”imbuhnya.
Ia menyebut, pihaknya pun melakukan pendampingan terhadap OPD saat menjalani pemeriksaan cek lapangan oleh BPK berkaitan dengan proyek atau kegiatan fisik yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung Barat di tahun 2022.
” Senantiasa melakukan pendampingan karena BPK dari dua minggu ke belakang ini terus melakukan rechecking yah, cek lapangan contoh kemaren melakukan pemeriksaan terhadap MPP (mall perizinin) kemudian juga melakukan pemeriksaan cek fisik terhadap Command Centre,”katanya.
” Kemudian untuk PUPR, BPK melakukan cek fisik ke lapangan kaitan dengan peningkatan jalan beberapa ruas jalan baik untuk wilayah utara maupun wilayah selatan. BPK juga akan melakukan cek fisik terhadap proyek kegiatan PUPR yang dananya pinjam dari SMI di wilayah selatan,”katanya.
Ia menegaskan, pihaknya pun terus melakukan koordinasi baik dengan Plh Sekda KBB maupun kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KBB terkait LKPD tahun 2022 ini. Hal tersebut dilakukan agar dokumen laporan keuangan yang diperlukan BPK dapat terpenuhi oleh setiap OPD.
” Alhamdulillah seluruh dokumen laporan keuangan tahun 2022 yang dibutuhkan BPK sudah semuanya terpenuhi. Mudah-mudahan Pemkab Bandung Barat dapat mempertahankan predikat LHP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),”katanya.
