BANDUNG INSPIRA – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Madya Irvansyah menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI pada Senin (03/03/2025). Ia mengatakan bahwa laut berperan strategis, tetapi rawan menjadi ancaman.
Menurutnya, Indonesia belum memiliki coast guard yang nyata. Selama ini tugas coast guard dijalankan oleh Bakamla.
“Indonesia belum memiliki coast guard yang secara nyata. Walaupun pada implementasinya saat ini Bakamla mengemban tugas dan menjadi representasi coast guard bagi Indonesia di dunia internasional,” paparnya.
Ia memaparkan Bakamla belum dapat melaksanakan tugas secara optimal dikarenakan minimnya sumber daya. Personel Bakamla yang ada hanya sekitar 1300 orang. Jumlah tersebut tersebar di kantor pusat, daerah, hingga patroli.
“Bakamla belum dapat melaksanakan kinerja optimal karena keterbatasan sumber daya. Personel Bakamla sekitar 1300-an orang tersebar di pusat, daerah, maupun di kapal,” ujarnya.
Irvansyah menegaskan Indonesia perlu Undang-Undang Keamanan Laut untuk menciptakan sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif. Undang-Undang tersebut akan berpengaruh bagi negara dalam menjalankan tugasnya mengelola sumber daya alam demi kemakmuran rakyat dan keamanan nasional.
Ia juga menyarankan agar Bakamla diperkuat menjadi Indonesia Coast Guard agar dapat menjalankan tugas secara optimal.
“Sangat penting Indonesia memiliki Indonesia Coast Guard yang dapat menjalani tugas coast guard secara menyeluruh, utuh, konkrit, dan komprehensif,” ujar Irvansyah.
“Bakamla diperkuat menjadi coast guard sehingga menjadi instansi adaptif, responsif, dan inklusif dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, dan penegakkan hukum perairan Indonesia,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah dapat menerbitkan RUU Keamanan Laut yang sudah lama dibahas. Selain untuk memperkuat kapasitas Bakamla, RUU ini diharapkan dapat menghindari tumpang tindih antar lembaga dalam hal keamanan laut. (Rifqi Sibyan Kamil)**
