BANDUNG INSPIRA – Pemkot Bandung menyoroti masalah kemacetan yang semakin kompleks di berbagai titik, terutama akibat perlintasan sebidang kereta api dan simpul lalu lintas utama.

Dalam rapat koordinasi infrastruktur bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan kepala daerah se-Jabar, Wakil Wali Kota Bandung Erwin menegaskan perlunya dukungan dari pemerintah provinsi, kementerian, hingga PT KAI untuk mencari solusi permanen.

Menurut Erwin, saat ini terdapat 11 titik perlintasan sebidang di Kota Bandung yang menjadi pemicu utama kemacetan. Palang kereta yang kerap buka-tutup membuat arus lalu lintas tersendat, terlebih di jalur yang sempit dan pendek.

Titik-titik rawan tersebut berada di Gedebage, Cimincrang, Cisaranten Kulon, Parakan Saat, Laswi, Ahmad Yani, Jalan Sunda, Jalan Sumatra, Jalan Merdeka, Jalan Braga, serta kawasan Nurtanio.

“Itu lintasan yang menyebabkan buka-tutup palang dan membuat macet. Jalannya sempit, sulit bagi kami membangun flyover jalan di sana,” ujar Erwin kepada wartawan, Kamis (18/9/2025).

Menyikapi kondisi itu, Pemkot Bandung mengusulkan solusi flyover khusus kereta api, bukan flyover jalan raya. Menurut Erwin, jalur kendaraan yang terbatas tidak memungkinkan pembangunan flyover jalan, sehingga alternatif terbaik adalah membuat jalur kereta api melintas di atas.

“Kalau buat flyover jalan itu sulit. Jadi kami minta flyover kereta api, biar keretanya yang naik ke atas,” tegasnya.

Selain perlintasan sebidang, Erwin juga menyoroti Bundaran Cibiru, pintu masuk Kota Bandung dari arah timur. Kawasan ini hampir setiap saat mengalami kemacetan parah.

Karena merupakan kewenangan pemerintah pusat, Pemkot Bandung meminta Gubernur Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi ini ke Kementerian PUPR agar dibangun solusi berupa flyover atau underpass.

“Kami mohon dukungan agar Bundaran Cibiru bisa ditangani Kementerian PUPR. Apakah dibuat flyover atau underpass, karena titik ini macet terus,” ucap Erwin.

Lebih lanjut Erwin juga menyinggung kawasan Soekarno-Hatta yang rawan kecelakaan. Pasalnya, banyak pelajar dan warga melintasi rel menuju SMKN 9 maupun Universitas Nusantara (Uninus).

“Kami akan ajukan agar di sana dibangun underpass. Itu lahan milik pemerintah provinsi, dan sudah sering terjadi kecelakaan,” ungkapnya.

Dalam rapat koordinasi infrastruktur tersebut, hadir pula PT KAI dan Jasa Marga. Erwin berharap hasil pembahasan bisa ditindaklanjuti dalam bentuk program nyata yang didukung pemerintah pusat maupun provinsi.

“Kami sebagai kepala daerah tentu terbatas. Karena itu kami berharap bantuan gubernur dan kementerian terkait, agar persoalan macet ini ada solusi permanen,” pungkasnya. (Tri Widiyantie) **

Keterangan Foto:

Ilustrasi macet. (Foto: Pixabay)