BANDUNG INSPIRA – Mengatasi banjir di perbatasan Kota Bandung dengan kota atau kabupaten lain dinilai cukup sulit. Kondisi ini masih menjadi persoalan yang berulang di beberapa kawasan perbatasan.

“Selama ini masalahnya di bottle neck, jadi ada bagian yang mengecil. Belum lagi biasanya perbatasan ada di bawah jembatan tol. Sehingga banyak pihak yang berkepentingan di sana,” ujar Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi NasDem dan Demokrat, Mukhamad Adi Widyanto.

Adi menyebut, beberapa pihak yang memiliki kewenangan di wilayah perbatasan di antaranya Jasa Marga, BBWS untuk wilayah yang dibatasi dengan sungai, Pemprov Jabar, Pemkot Bandung, serta pemerintah kota atau kabupaten lain.

“Sehingga untuk membicarakan masalah perbatasan ini, kita perlu duduk bareng dan mencari titik tengahnya,” tuturnya.

Menurutnya, untuk mengatasi banjir diperlukan rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang agar penyelesaiannya bisa lebih menyeluruh.

“Untuk penyelesaian jangka pendek, bisa dengan cara meninggikan tanggul. Meskipun, untuk itu harus dicek lagi bagaimana kekuatan anggaran untuk ini,” paparnya.

Disinggung mengenai upaya penyelesaian dengan menggunakan bro jong, Adi mengatakan hal itu terlalu singkat dan mudah rusak lagi.

Ia menilai, solusi jangka panjang harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh pihak yang memiliki kewenangan di wilayah tersebut.

“Saya dengan dari Wali Kota Bandung, sudah mau mengundang pihak terkait untuk bicara mengenai hal ini,” katanya.

Adi berharap komitmen Wali Kota Bandung M. Farhan cukup kuat, sehingga tidak ada lagi rencana yang tertunda.

Menurut Adi, bukan berarti tidak ada upaya dari pemimpin sebelumnya untuk mengatasi masalah ini. Namun, upaya tersebut belum memberikan hasil yang signifikan.

“Kalau saya lihat upaya menyelesaikan masalah banjir ini maju mundur. Sehingga seperti tidak ada kemajuan,” tuturnya.

Ia menambahkan, berbagai persoalan di Kota Bandung dapat terselesaikan apabila dukungan anggaran mencukupi.

“Kalau ada uang, mau masalah sampah, banjir, macet, pasti bisa diselesaikan,” tegasnya.

Karena itu, Adi menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu menjadi fokus utama agar penanganan berbagai permasalahan di Kota Bandung bisa segera dilakukan secara optimal. (Syahra)**

Sumber foto: Ilustrasi (Pinterest)