BANDUNG INSPIRA – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Saeful Bachri, memberikan dukungan penuh terhadap program Koperasi Merah Putih yang digagas oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, program ini bisa menjadi jawaban konkret atas berbagai persoalan yang selama ini membelit petani, khususnya dalam aspek pemasaran dan stabilisasi harga hasil panen.

“Keluhan terbesar dari para petani yang saya terima adalah soal harga pasca panen yang tidak menentu. Mereka sudah bekerja keras, tapi begitu panen, harga jatuh, dan kerugian besar tak terelakkan,” ujar Saeful Bachri saat ditemui di Baleendah. Sabtu, 17 Mei 2025.

Ia mencontohkan, petani hortikultura seperti penghasil bawang, cabai, sayuran, bahkan kopi, sering kali mengalami kerugian karena tidak adanya lembaga yang menjamin penyerapan hasil panen dengan harga yang layak. Berbeda dengan beras yang bisa ditangani Bulog, komoditas hortikultura nyaris tak tersentuh.

“Dulu saya berpikir, seharusnya ada lembaga seperti Bulog, tapi khusus komoditas lain. Ternyata sekarang muncul Koperasi Merah Putih yang digagas langsung oleh Presiden. Saya sangat setuju dan dukung penuh,” tegasnya.

Program Koperasi Merah Putih dirancang untuk membentuk hingga 80.000 koperasi di seluruh Indonesia dengan dukungan pembiayaan hingga Rp250 triliun. Koperasi ini akan bertugas langsung menyerap hasil pertanian di desa-desa, memangkas rantai distribusi yang panjang, serta menstabilkan harga komoditas.

Menurut Saeful, sistem ini juga akan memberikan solusi terhadap persoalan pupuk. Selama ini, distribusi pupuk bersubsidi sering kali bermasalah karena melalui banyak perantara, termasuk agen dan kelompok tani yang kadang tidak benar-benar mewakili petani.

“Dengan Koperasi Merah Putih, petani bisa langsung bertransaksi dengan koperasi di desanya, tanpa lewat agen atau tengkulak. Jual beli pupuk pun jadi lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran,” jelasnya.

Namun demikian, Saeful juga mengingatkan agar pengelolaan koperasi ini tidak hanya dijadikan proyek politik lokal. Ia mengkhawatirkan jika pengurus koperasi hanya diisi oleh “tim sukses” atau orang-orang dekat kepala desa tanpa kemampuan manajerial, maka koperasi ini tidak akan bertahan lama.

“Saya minta dua hal: pertama, siapkan SDM yang kompeten, bukan asal tunjuk. Di setiap desa pasti ada anak-anak muda lulusan perguruan tinggi,” tuturnya.

“Mereka harus dilatih dan diberdayakan untuk jadi pengurus koperasi. Kedua, pengawasan, jangan sampai koperasi ini disalahgunakan hanya untuk proyek jangka pendek,” tandasnya.

Sebagai anggota Komisi II DPRD yang membidangi perekonomian, Saeful menaruh harapan besar terhadap program ini sebagai pendorong kemandirian ekonomi desa.

Ia menyatakan siap mengawal program Koperasi Merah Putih agar berjalan sesuai visi awal yakni menyejahterakan petani dan memperkuat ekonomi rakyat dari akar rumput.**