Aksi Pedagang Pasar Baru Minta Pemkot Turun Tangan, Yana: Itu Urusan Pengelola

BANDUNG BERITA INSPIRA,- Pelaksana Tugas (Plt) Yana Mulyana menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sudah tidak memiliki kewajiban akan kebijakan Pasar Baru karena sudah dikelola oleh PT Dam Swarga Maniloka.

Demikian diungkapkan Yana menanggapi aksi yang dilakukan sejumlah pedagang Pasar Baru yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pedagang Pasar Baru Bersatu (Fokus Pasbar) terkait naiknya tarif listrik yang diberlakukan oleh pengelola Pasar Baru PT Dam Swarga Maniloka.

“Yang pasti saat ini PD Pasar sudah PKS (Perjanjian Kerjasama) dengan PT Dam Swarga Maniloka yang kini mengambil alih pengelolaan Pasar Baru,” ungkap Yana saat meninjau lokasi Pabrik Tahu NJ, Jl. Pasirkoja, Rabu (16/2/2022).

Perihal adanya permohonan dari Fokus Pasbar agar Pemkot Bandung membantu memberikan solusi, terutama terkait kenaikan tarif listrik yang nyaris mencapai 80%, Yana menegaskan lagi, jika pihaknya sudah tidak bisa ikut campur tentang kebijakan.

“PD. Pasar sudah tidak ada keterlibatan untuk menentukan kebijakan apapun. Dan perihal aksi pedagang, itu pengelola yang harus ambil kebijakan bukan kita,” sambungnya.

Tak hanya pedagang yang tergabung dalam Fokus Pasar Baru, Himpunan Pedagang Pasar Baru pun berharap ada kebijakan yang dapat meringankan pedagang.

Ketua Himpunan Pedagang Pasar Baru, Iwan Suhermawan menjelaskan, pihaknya pun berniat akan menemui perwakilan PT DAM Sawarga Maniloka selaku pengelola pada saat yang hampir bersamaan dengan aksi unjuk rasa kemarin.

“Kami juga memang mau bertemu dengan pengelola untuk mengklarifikasi kenaikkan harga listrik. Kemarin, kita dengan tim yang paham tentang kelistrikan itu bertemu dengan pengelola mempertanyakan kenapa ada kenaikan,” beber Iwan saat dihubungi, Rabu (16/2/2022).

Menurutnya, pengelola mengatakan kenaikkan tarif listrik yang diberlakukan kepada pedagang pasar baru itu akibat adanya kenaikkan tarif dari pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Jika demikian, pihaknya menganggap kenaikkan tersebut adalah wajar, mengingat kondisi pengelola pasar baru yang saat ini sedang sulit dengan banyak toko yang tutup serta kebutuhan penggunaan listrik yang bertambah.

“Namun, disisi lain kan para pedagang juga sedang kesulitan. Apalagi paska diberlakukan lagi ppkm level 3 ini, pengunjung turun drastis bahkan ada pedagang yang sampe tidak penglaris,” lanjut Iwan.

Namun, setelah bertemu dengan pihak manajemen, pihak pengelola dan pedagang sudah menemukan titik kesepahaman bahwa ada kenaikkan tarif listrik. Dengan catatan kenaikkan tidak setinggi yang sudah ditetapkan pihak pengelola diawal dan ada restitusi bagi pedagang yang sudah membayar tagihan bulan ini.

“Kalaupun toh ada kenaikan harga kwh, tapi tidak sebesar itu, yang mencapai 30 persen. Juga, hampir tiga puluh persen lebih pedagang sudah bayar tanggungan listrik ke pengelola, tinggal kesepakatan bahwa akan ada restitusi untuk pembayaran bulan depan,” lanjutnya.

“Ya saya memahami kesulitan pengelola, tapi saya lebih memahami kesulitan pedagang. Mereka juga harus merapatkan di tingkat atasannya kan menyangkut kebijakan juga, tapi saya meminta kesepahaman itu langsung dijadikan kesepakatan,” paparnya.

Diberitakan sebelumnya, ada beberapa tuntutan para pedagang terhadap pengelola Pasar Baru, seperti menolak kenaikan tarif listrik, dan diskon service charge hingga 50 persen. Padahal, pihak pengelola belum menjalankan fungsinya terkait layanan fasilitas secara menyeluruh, semisal lift dan ekskalator banyak yang tak berfungsi.

“Sekarang juga kan kondisi covid membuat terpuruk pedagang dan hampir semua pusat perbelanjaan memberikan diskon service charge,” ujar Kurnia di Pasar Baru Trade Centre, kemarin.

“Intinya, kami semua pedagang menolak dengan pembayaran service charge dan listrik yang sangat tinggi karena kondisi sekarang. Seharusnya, PT DAM masuk ke sini sebagai mitra pedagang bukan justru menjadi beban untuk kami. Selama ini kami cukuplah patuh membayar listrik dan service charge sebelum pandemi. Kami mohon kebijakan dari pengelola,” ujarnya.

Bahkan, kenaikan listrik yang diprotes yakni dari semula sekitar Rp 1800 per KwH naik menjadi Rp 2.564 per KwH atau naik 100 persen. Tarif ini juatru lebih tinggi dibandingkan Baltos dan Metro Indah Mal (MIM). “Kami (Pasbar) lebih tinggi dibanding Baltos dan MIM. Baltos yang sama-sama aset pemkot saja hanya Rp 2000 per KwH tapi kami Rp 2500 per KwH,” ujarnya.

Pihaknya juga menginginkan, Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana untuk memperhatikan masalah ini, karena Pasar Baru ini aset kota dan ikon Bandung, serta tentunya penyumbang PAD. (TRI)