CIANJUR INSPIRA – Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (YLPKN) Provinsi Jawa Barat, kembali menerima laporan tentang adanya pemotongan dana Bansos yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa melalui perangkat RT dan warung yang ditunjuk oleh kepala desa.
Ada beberapa keluarga penerima manfaat (KPM) salah satunya D (46) warga Desa Waringinsari Kec.Takokak mengatakan, adanya kejanggalan pembagian Bansos BLT BBM dan BPNT.
Ada beberapa kejanggalan, pertama yang membagikan bantuan bukan petugas dari PT. POS melainkan perangkat desa, kemudian uang bantuan BPNT senilai 200 ribu diambil dan disuruh mengambil sembako di warung yang telah ditentukan oleh kepala desa, sembako yang diberikan senilai 115 ribu, kemudian uang bantuan BLT BBM diminta lagi 50 ribu oleh RT.
“Sembako BPNT yang diterima oleh KPM dari warung yang ditunjuk oleh kepala desa adalah beras 10 liter, telor 5 butir, kentang 2 butir, daging ayam 6 ons, kacang kedelai 2 ons, buah jeruk 3 buah dengan total harga 115 ribu rupiah,” ujarnya.
Hal ini ditanggapi oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Yayasan Perlindungan Konsumen Nusantara (YLPKN) Provinsi Jawa Barat, Hendra Malik mengatakan,
Kalau kita hitung kerugian KPM dari bansos yang harusnya mereka terima 500 ribu per orang atau per KPM, jumlah kerugian KPM adalah 135 ribu rupiah yang mana 85 ribu dipotong warung, 50 ribu dipotong RT.
Jumlah KPM di desa Waringinsari kecamatan takokak kurang lebih ada 961 orang keluarga penerima manfaat (KPM), jadi kalau kita totalkan 961 KPM dikali 135 ribu uang potongan maka totalnya adalah Rp. 129.735.000 rupiah, ini pungli yang sangat luar biasa biadab dan kejam kepada para KPM.
“Apalagi kalau kita bandingkan kualitas dan kuantitas sembako yang diterima KPM apakah sebanding dengan harga pasar? Jangan-jangan masih ada keuntungan lagi dari jumlah uang 115 ribu itu,” ujarnya saat dihubungi melalui Whatsapp , Rabu 21 September 2022
Hendra Malik melanjutkan, yang jadi pertanyaan lagi buat saya kemana para tikor kecamatan kok bisa terjadi hal seperti ini, jangan-jangan tikor kecamatan tidak tahu atau pura-pura tidak mengetahui.
“Saya berharap APH bisa turun tangan menyelesaikan permasalahan ini sampai oknum yang bersangkutan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, kasihan masyarakat Miskin terus-terusan menjadi korban dengan di “Sunatnya” jatah BLT BBM dan BPNT mereka oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya . (EN)
