BANDUNG INSPIRA – Dalam upaya memperkuat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, Rumah Zakat menyelenggarakan Webinar Nasional bertajuk ‘Membangun Kembali Sumatera’ pada Kamis (5/2).

Kegiatan tersebut membahas inovasi Huntara Papan, sebuah konsep yang mengubah material kayu yang sering kali menjadi pemicu bencana menjadi solusi hunian berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Rumah Zakat bersama Pemda Aceh Utara, UGM, BNPB, Subklaster Shelter, dan Humanitarian Forum Indonesia.

Webinar diawali dengan sambutan dari CEO Rumah Zakat, Irvan Nugraha, yang menyampaikan pentingnya kolaborasi agar dapat saling melengkapi dalam kegiatan respons dan pemulihan bencana. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Keynote Speech oleh Bupati Aceh Utara yang diwakili oleh Dr. Fauzan, S.STP., MPA., selaku Asisten I Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara. Irvan menyampaikan kondisi terkini bencana di Aceh Utara serta mengapresiasi peran Rumah Zakat dan menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam memulihkan wilayah Sumatera pascasituasi darurat.

Panel Ahli dan Diskusi Strategis

Webinar ini menghadirkan para pakar dan praktisi dari berbagai latar belakang sebagai narasumber dan penanggap. Moderator kegiatan adalah Widowati (Direktur Eksekutif HFI). Diskusi membedah program dan tantangan pembangunan hunian pascabencana banjir dan longsor di Sumatera, khususnya di Aceh Utara.

Al Razi Izzatul Yazid (Kepala Divisi Kemanusiaan Rumah Zakat) memaparkan program hunian Rumah Zakat yang menghadirkan hunian berkelanjutan yang aman, nyaman, dan bermartabat. Sebanyak 100 unit hunian sementara dari papan dibangun di Desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Proses pembangunan dilakukan berkolaborasi dengan UGM yang memfasilitasi pelatihan pertukangan sekaligus mendesain rumah.

Material papan diperoleh dari kayu-kayu yang terbawa banjir dan longsor, kemudian diolah menjadi papan oleh masyarakat setempat. Pembangunan hunian sementara ini menggunakan skema cash for work sehingga masyarakat mendapatkan penghasilan. Kegiatan ini turut menggerakkan ekonomi lokal dan mempercepat pemulihan warga.

Masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan dengan menyesuaikan kebutuhan mereka. Target penerima manfaat adalah keluarga dengan kelompok berisiko tinggi. Pelibatan masyarakat ini merupakan bagian dari komitmen Rumah Zakat dalam menerapkan Standar Inti Kemanusiaan yang menjadi rujukan lembaga kemanusiaan.

Dari perspektif akademis, Ir. Ashar Saputra, Ph.D., IPM. (Kepala Laboratorium Struktur, Departemen Teknik Sipil FT UGM) memaparkan konsep Rumah Geunira sebagai solusi cepat hunian sementara pascabencana. Rumah papan hasil desain tim UGM merupakan rumah kayu yang dapat dibongkar pasang dan dibangun dalam waktu empat hari. Konsep ini menjawab kebutuhan mendesak hunian bagi penyintas yang masih tinggal di tenda, dengan biaya lebih rendah di tengah kenaikan harga material bangunan. Selain itu, pemanfaatan kayu yang terbawa banjir juga menjadi solusi atas permasalahan material yang tersedia di lokasi bencana.

Rumah Zakat juga menghadirkan perwakilan tukang dan penerima manfaat program rumah papan. Musliadi adalah tukang yang mendapatkan pelatihan pertukangan dari tim UGM dan terlibat langsung dalam pembangunan hunian. Sementara itu, Maida adalah salah satu penerima manfaat yang merupakan kepala keluarga perempuan. Mereka menyampaikan bahwa program ini sangat membantu. Kendala di lapangan yang dihadapi adalah keterbatasan alat pertukangan, khususnya untuk membelah kayu.

Ali Rakhman, S.T., M.A. (Direktorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi BNPB) sebagai penanggap mengapresiasi program hunian papan Rumah Zakat yang merupakan hasil kolaborasi dengan UGM, Kementerian Kehutanan, dan Pemda Kabupaten Aceh Utara. Program ini dinilai dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain yang ingin mereplikasi solusi dalam mengatasi permasalahan kayu dan kebutuhan hunian penyintas.

Wahyu Widayanto, Koordinator Subklaster Shelter sekaligus ahli bidang shelter, mengingatkan bahwa terdapat Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hunian Sementara bagi Pengungsi Korban Bencana. Peraturan ini disusun bersama lembaga kemanusiaan dan memuat prinsip partisipasi penerima manfaat dalam program hunian sementara.

Rekomendasi Hasil Diskusi

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi webinar ini antara lain:

1. Partisipasi masyarakat – Penerapan model pemulihan berbasis komunitas dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama. Pelibatan masyarakat membangun rasa kepemilikan. Hal ini selaras dengan visi misi Rencana Induk Penanggulangan Bencana Indonesia Tahun 2020–2044 dan Standar Inti Kemanusiaan.

2. Integrasi program – Proses pembangunan hunian sementara diintegrasikan dengan program pemulihan ekonomi melalui kegiatan padat karya tunai (cash for work).

3. Sumber daya lokal – Pemanfaatan warga setempat dan material lokal. Pelatihan dan dukungan teknis diberikan kepada pekerja lokal dan penyintas untuk meningkatkan kapasitas teknis pembangunan hunian sesuai standar minimum. Kayu yang terbawa banjir diolah menjadi material hunian.

4. Kolaborasi – Penguatan kolaborasi pentahelix (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa) dalam percepatan pemulihan Sumatera.

5. Akuntabilitas dan kepemimpinan lokal – Pembentukan kelompok masyarakat untuk memutuskan rancangan, desain, pengolahan, dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif dan transparan.

6. Aksesibilitas – Penyediaan hunian yang aman, nyaman, dan bermartabat dengan menjamin akses penyintas terhadap huntara yang aman, sehat, memiliki luas lantai cukup, serta akses memadai ke air bersih dan sanitasi yang inklusif.

7. Prinsip pelaksanaan – Penyediaan hunian pascabencana harus bersifat partisipatif, menggunakan material yang tersedia (mudah diperoleh, kuat, awet, terjangkau, ramah lingkungan), serta teknologi tepat guna (cepat dibangun, kuat, aman, sederhana, dapat dikerjakan oleh tenaga lokal dengan peralatan sederhana). (Tim Berita Inspira)**

Foto Istimewa