BANDUNG INSPIRA – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di Kota Bandung berjalan cukup baik. Khususnya dalam mendukung kemudahan perizinan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, mengatakan bahwa fokus pengawasan yang dilakukan pihaknya adalah memastikan proses perizinan usaha benar-benar berjalan lebih sederhana, mudah diakses, serta berpihak kepada UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Menurutnya, program-program yang dijalankan Pemerintah Kota Bandung sangat afirmatif terhadap UMKM.

“Fokus pengawasan kami adalah bagaimana perizinan, terutama bagi pelaku UMKM, apakah sudah berjalan lebih sederhana dan berpihak kepada UMKM. Dari pemaparan yang kami terima, program-program yang dijalankan Pemerintah Kota Bandung sangat afirmatif terhadap UMKM,” ujar Novita usai kunjungan kerja ke Balai Kota Bandung, Senin 2 Februari 2026.

Novita menjelaskan bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, proses perizinan usaha yang sebelumnya dinilai cukup berbelit kini menjadi lebih ringkas dan transparan melalui pemanfaatan sistem Online Single Submission (OSS). Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar kemudahan perizinan tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha, khususnya UMKM.

Sementara itu sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnaen, menyampaikan apresiasi atas kunjungan pimpinan dan anggota Komite IV DPD RI ke Kota Bandung. Ia menilai kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi serta menyampaikan berbagai masukan strategis terkait pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Bandung juga menyampaikan sejumlah masukan kepada DPD RI, salah satunya terkait pengembangan sektor transportasi publik seperti Bus Rapid Transit (BRT), yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi kota.

“Kami juga menyampaikan beberapa masukan kepada DPD RI, khususnya terkait pengembangan transportasi publik seperti Bus Rapid Transit (BRT), yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi kota,” tandasnya.(Bambang)**

foto:Bambang/Inspira