BANDUNG INSPIRA – Suasana ruang rapat Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Kamis (21/8/2025), terasa lebih hangat dari biasanya.

Di sana, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, bersama Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad, menggelar konferensi pers.

Isu yang mereka bicarakan bukan soal politik praktis, melainkan keresahan yang tengah ramai diperbincangkan: polemik royalti musik.

Willy menegaskan, langkah cepat merevisi Undang-Undang Hak Cipta adalah bentuk “quick response” dari DPR bersama pemerintah.

Menurutnya, tidak ada waktu lagi untuk berlarut-larut. “Ini bentuk respons cepat dari Pemerintah dan DPR yang punya komitmen politik sama. Supaya kegaduhan ini segera selesai,” ujarnya seperti dikutip dari laman resmi DPR.

Ia menambahkan, sebenarnya revisi ini bukanlah hal baru. Rencana itu sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak lama. Hanya saja, isu royalti musik yang belakangan mencuat membuat pembahasan ini kembali mendesak untuk segera diselesaikan.

Dasco yang mendampingi Willy turut menegaskan pentingnya menjaga iklim musik tetap kondusif. Ia menyampaikan, dalam dua bulan ke depan, seluruh pihak akan difokuskan untuk menuntaskan revisi tersebut.

Yang menarik, revisi ini tidak hanya dikerjakan oleh para legislator dan pemerintah saja. Artis, pencipta lagu, penyanyi, hingga lembaga manajemen kolektif akan dilibatkan sebagai bagian dari tim perumus.

Dasco juga mengingatkan, upaya revisi UU Hak Cipta sebenarnya sudah dirancang sejak tahun lalu di Badan Legislasi dan Badan Keahlian DPR.

Hanya saja, perjalanan itu sempat tersendat karena tarik-menarik kepentingan. Namun kali ini, ia optimistis. “Dengan niat baik dari semua pihak, saya yakin dalam waktu kurang lebih dua bulan revisi ini bisa selesai dengan baik,” katanya. (Tim Berita Inspira) **

Keterangan Foto:

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya saat konferensi pers mendampingi Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Sufmi Dasco Ahmad di Ruang Rapat Komisi XIII, DPR RI, Jakarta, Kamis (21/8/2025). (Foto: Dok DPR RI)