BANDUNG INSPIRA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah membuat pembentukan Tim Khusus untuk Penghambat Investasi.
Dikutip dari CNBC Indonesia Tim ini bertugas untuk mengevaluasi regulasi yang berpotensi akan menghambat masuknya investasi ke Indonesia, Upaya ini merupakan bagian untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% yang sudah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya percaya dengan koordinasi yang solid antara DEN, Kemenko Perekonomian, dan seluruh Kementerian/Lembaga terkait, kita mampu menghadirkan kebijakan yang lebih efektif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta utamanya memberi manfaat luas bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,”Ujar Luhut.
Luhut menjelaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% ini bukan perkara mudah untuk menyelesaikannya, sehingga perlu adanya dukung oleh berbagai strategi seperti revitalisasi industri padat karya, percepatan investasi, serta penguatan infrastruktur digital publik guna meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi Masyarakat Indonesia.
“Sekali lagi ini bukan target yang mudah. Tapi saya yakin dengan strategi yang tepat melalui revitalisasi industri padat karya, percepatan investasi, dan penguatan infrastruktur digital publik, kita bisa mencapai misi besar Presiden Prabowo,” jelasnya.
Sementara itu, Airlangga Hartarto juga menekankan bahwa Kemenko Perekonomian dan DEN juga akan melakukan kajian ulang terhadap kebijakan tax holiday untuk menghadapi penerapan global minimum tax sebesar 15%. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk mobil listrik hybrid, serta memperkuat dan mempercepat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kawasan Bali.
“Terkait dengan KEK, Pemerintah akan terus mendorong percepatan pengembangannya, salah satunya KEK Kura-Kura Bali, serta mendorong Quality Tourism di Bali,”Ujarnya.
langkah-langkah strategis ini, diharapkan bisa membantu dalam regulasi yang selama ini menjadi hambatan bagi investor untuk dapat segera dievaluasi dan diperbaiki, sehingga iklim investasi di Indonesia semakin kondusif dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target yang sudah ditentukan. (Dista Amelia)**
