BANDUNG INSPIRA – Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas menyambut kedatangan Duta Besar (Dubes) Swiss, Oliver Zehnder di Kantor Kementerian Hukum pada Rabu (26/02/2025). Pertemuan ini menjadi ajang diskusi terkait berbagai hal penting, termasuk reformasi periziznan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir sejumlah pejabat tinggi Kemenkum seperti Widodo selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Andry Indrady selaku Kepala Badan Strategi Kebijakan, serta Ronald Lumbuun selaku Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama. Supratman menjelaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan digitalisasi layanan perizinan. Sistem Online Single Submission (OSS) diharapkan dapat menjadi pilihan tepat untuk memberikan kemudahan dan kepastian bagi para investor internasional, termasuk Swiss.
“Kami bertekad di tahun 2026, 500 layanan di Kemenkum semua dilakukan by digital. Tentunya itu akan memudahkan Swiss dalam berinvestasi,” ucap Supratman di kantornya, Jakarta yang dikutip dalam laman resmi Kemenkum RI.
Menkum juga membahas pentingnya memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan Swiss melalui Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA). Kesepakatan ini diharapkan mampu memperlancar arus investasi. Kemenkum berperan dalam menyiapkan regulasi yang memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi para investor yang masuk ke Indonesia.
Selain itu, Supratman berharap produk bahan mentah Indonesia yang memiliki kualitas tinggi dapat semakin diterima di pasar internasional, terlebih di Eropa. Menurutnya, Swiss dapat menjadi pintu gerbang bagi produk pertanian Indonesia untuk memasuki pasar Eropa.
Dubes Swiss Oliver Zehnder dalam pertemuan tersebut menyampaikan niat kuat negaranya untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia. Menkum Supratman mengonfirmasi bahwa telah dilakukan pembicaraan antara Kemenkum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kamar Dagang Indonesia (Kadin), serta Kementerian Luar Negeri untuk merumuskan peta jalan pertumbuhan ekonomi kedua negara agar proses investasi Swiss di Indonesia menjadi lebih mudah.
Tak hanya soal ekonomi, pertemuan ini juga membahas isu penting terkait Mutual Legal Assistance (MLA) yang telah ditandatangani oleh kedua negara pada 2019, terutama dalam hal ekstradisi. Menkum berharap agar kerja sama ini dapat diperluas lebih jauh, guna memperkuat hubungan hukum bilateral antara Indonesia dan Swiss.
“Kami menghargai apa yang sudah terjalin selama ini, semoga pemerintah Swiss bisa lebih jauh lagi mengembangkan berbagai sektor terutama hilirisasi, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” pungkas Menkum Supratman.
Hubungan bilateral antara Indonesia dan Swiss diharapkan akan semakin kuat. Langkah-langkah konkret yang telah disepakati menjadi pondasi bagi kemajuan kedua negara dalam mencapai tujuan bersama menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. (Deyvanes Nuruwe)**
