BANDUNG INSPIRA – Pemasukan negara mengalami kebocoran mencapai 300 Triliun Rupiah. Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hasmim Sujono Djojohadikusumo dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Permasalah kebocoran ini disebabkan pembukaan lahan sawit ilegal oleh pengusaha-pengusaha sawit nakal.
“Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar. Kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah,” kata Hashim
Berdasarkan data dari BKPK, hingga saat ini jumlah usaha sawit ilegal mencapai 300 pengusaha dengan lahan yang digunakan mencapai jutaan hektar.
Untuk menangani masalah ini, Presiden-Wakil Presiden, Prabowo-Gibran membuat solusi dengan membentuk Kementertian Penerimaan Negara dengan tujuan peningkatan rasio penerimaan dengara hingga 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PBDI) RI.
Dalam masalah yang sama, Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia mengungkapkan cara meningkatkan penerimaan negara.
“Dalam menggali potensi kelapa sawit untuk penerimaan negara dimulai dari perbaikan tata kelola industri kelapa sawit melalui digitalisasi. Melalui digitalisasi, nantinya akan mendapatkan data yang akurat sehingga akan memudahkan industri dalam meningkatkan produktifitas,” ungkapnya pada hari Rabu (9/10).
Melalui digitalisasi ini, Luhut mengungkapkan bisa mempersempit ruang gerak perilaku korupsi, seperti masalah pengusaha sawit ilegal ini. (Halfa Gia)**
