BANDUNG, INSPIRA – Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yang mencapai hampir 50 juta jiwa. Namun kepadatan penduduk itu tidak selaras dengan jumlah kabupaten/kota yang ada yaitu hanya 27 daerah.
Sementara provinsi tetangga, Jawa Tengah dan Jawa Timur, mempunyai penduduk yang lebih sedikit namun dengan wilayah yang lebih banyak. Jawa Tengah memiliki penduduk sekitar 30 juta jiwa dan memiliki 35 kabupaten/kota.
Sedangkan Jawa Timur dengan penduduk sekitar 40 juta jiwa dengan 38 kabupaten/kota.
Hal tersebut mendorong Capres No. Urut 1, Anies Baswedan untuk lakukan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jawa Barat, yang tertuang dalam visi misi pencapresan nya.
“Di jawa barat ini ada beberapa kabupaten yang secara ukuran itu sangat luas. Sementara kapasitas birokrasi nya tidak setara. Sehingga rakyat yang tinggal jauh dari ibu kota kabupaten, tidak bisa mendapatkan pelayanan yang sama.
Semata-mata karena beban yang ditanggung kabupaten itu sangat besar,” ungkapnya.
Menurutnya, aspirasi tersebut diserap dengan teknokratis atau berdasarkan dari adanya kawasan yang tidak tertangani dengan baik.
“Jadi aspirasi tentang daerah otonom itu, kami tidak melihat sebagai aspirasi politis, tapi aspirasi yang teknokratis. Untuk bisa melayani lebih baik, harus ada administrasi yang lebih kecil untuk pelayanan lebih baik,” sambungnya.
Senada dengan Anies, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat, Haru Suandharu menegaskan DOB dapat terwujud, dengan pergantian Kepala Negara yang baru.
“Yang bisa memperbaiki itu presiden yang baru. bukan presiden yang dengan pola pikir lama, harus presiden yang baru, harus Pak Anies dan koalisinya harus 80% di parlemen. Sehingga kaitan dengan CDOB (Calon Daerah Otonomi Baru) jadi DOB, kemudian transfer keuangan daerah itu bisa lebih proporsional,” ungkap Haru usai hadiri Silaturahmi dan Dialog Bersama Tokoh Garut, Kabupaten Garut, Kamis (08/02/2024).
Haru pun memaparkan, setidaknya Jawa Barat membutuhkan 43 kabupaten/kota agar pemerataan pembangunan kian terasa.
“Yang sudah disiapkan itu sampai 43, kemarin baru sampai 9. jadi 9 tambah 27 baru 36, masih kurang 7 lagi itu belum selesai di DPRD provinsi belum selesai. Jadi saya kira penting besok atau Februari ada perubahan rezim di Indonesia,” paparnya.
Sementara itu, Ketua DPD PKS Kabupaten Garut, Helmi Budiman membeberkan alasan pentingnya DOB ini dilakukan, khususnya di Kabupaten Garut.
Menurutnya, selain memudahkan pemerintah melakukan mobilisasi, juga partisipasi pembangunan daerah pun makin terasa. Termasuk untuk pemerataan pelayanan bagi masyarakat, mengingat kawasan Kabupaten Garut yang terbilang sangat luas.
“Masyarakat garut ini punya penduduk sekitar 2.750.000 dan itu sudah terlalu besar, dan take kendali nya cukup panjang. Makanya ketika ada aspirasi masyarakat dari garut selatan maupun garut utara, jadi itu kalau dibagi 3 dengan garut induk itu kan 900.000 an,” ucapnya.
“Dibandingkan dengan jawa tengah yang percepatan pembangunan nya cukup baik karena mereka punya jumlah penduduk rata-rata 1.000.000 per kota/kabupaten,” tambahnya.
Berdasarkan hal tersebut, Helmi menilai Kabupaten Garut layak untuk dimekarkan setidaknya menjadi 3 bagian.
“Karakter garut induk, selatan dan utara itu berbeda. Jadi memang banyak pertimbangan-pertimbangan yang memang garut itu layak untuk memiliki kabupaten otonomi baru,” tutupnya. *(e.nirmayadi)
