BANDUNG BARAT, INSPIRA – Pembangunan dan rehabilitasi tujuh ruang kelas dan toilet SMP Negeri 1 Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB) menuai protes warga sekitar. Protes dilayangkan warga karena proses pembongkaran gedung eksisting menyebabkan terganggunya kenyamanan warga serta merusak rumah warga.
“Pihak sekolah tidak melakukan sosialiasi kepada warga sekitar, padahal bangunannya berdempetan dengan proyek pembangunan. Beberapa kali bongkaran bangunan menimpa motor dan talang rumah warga,”ungkap Hermawan (40), warga sekitar sekolah.
Bukan hanya itu, proses pembongkaran juga mengganggu aktifitas belajar SDN 2 dan 5 Cililin hingga pihak sekolah terpaksa menerapkan pembelajaran daring bagi siswanya.
“Kebisingan dan debu mengganggu aktifitas mengajar sekolah disampingnya, kami menduga pengerjaan ini asal asalan tidak menimbang dampak lingkungan,”katanya.
Atas dasar itu, Rabu 27 September 2023 perwakilan warga Kampung Sumur Bandung RT 02/09 Cililin Barat, Desa Cililin, Kecamatan Cililin, KBB melakukan mediasi guna mencari solusi terkait dampak pembangunan dan rehabilitasi bangunan di SMP Negeri 1 Cililin.
Musyawarah yang diinisiasi warga dan anggota DPRD KBB Fraksi Partai Golkar H. Agus Mahdar tersebut difasilitasi Kepala Desa Cililin, Tedi Kusniadi ini juga turut mengundang Kapolsek Cililin, AKP Asep Saepuloh, Dinas Pendidikan (Disdik) KBB yang diwakili Kepala Sekolah SMPN 1 Cililin Jaja, perwakilan warga terdampak dan pihak fasilitator atau konsultan pelaksana pembangunan di SMPN 1 Cililin.
Dalam musyawarah yang berjalan selama satu jam lebih tersebut terungkap bahwa Disdik KBB merekomendasikan fasilitator pembangunan dan rehabilitasi SMPN 1 Cililin memperbaiki mekanisme pengerjaan.
Kendati sempat terjadi sedikit adu argumentasi, namun para warga mendorong pengelolaan swakelola pembangunan sekolah ini bisa berjalan tanpa ekses dan anggaran pun bisa teralokasikan dengan selaras.
“Persoalan tersebut secara umum sudah dibahas dan telah menghasilkan sebuah kesepakatan,” kata Hermawan usai musyawarah yang dilaksanakan di RM Ma’lela.
“Hanya tinggal pada tahap pekerjaan pembesian, saya selaku masyarakat lebih ingin mengingatkan kepada pengguna anggaran untuk mengingatkan teman-teman konsultan,” sambungnya.
Hermawan menyebut, dirinya hanya ingin fokus membahas dari sisi teknis lantaran tidak ingin Desa Cililin yang notabene memiliki karakter sebagai desa pendidikan tidak ingin hal itu terganggu.
“Kami tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diharapkan karena kami menilai ada beberapa pekerjaan yang kurang ideal dari sisi pembangunan,” sebutnya.
Hermawan menekankan, pihaknya tidak ingin menyalahkan siapapun namun ingin mengingatkan terkait metode pelaksanaan agar bagaimana puing-puing bangunan ini bisa dibereskan dengan langkah-langkah yang matang.
“Kalaupun ada bangunan-bangunan yang akan dipugar, kami ingin metode atau teknis yang digunakan bisa meminimalisir potensi kecelakaan dan penerapan K3 benar-benar dilakukan,” paparnya.
Kemudian, tambah Hermawan, bisa mengukur sejauhmana dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sehingga, pihaknya bisa mendorong pengelolaan swakelola pembangunan sekolah ini bisa berjalan tanpa ekses dan anggaran pun bisa teralokasikan dengan selaras.
“Paling penting saya minta adanya pemberitahuan kepada masyarakat apabila ada pembangunan atau pengecoran,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Fasilitator Pembangunan SMPN 1 Cililin, Rizki Lubis mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada semua pihak yang hadir dalam musyawarah tersebut.
“Untuk masalah pembesian ini kita sudah mengerjakan sesuai dengan standar yang ada, yakni besi 8, 12 dan 13 ulir,” kata Rizki.
Rizki mengakui, ada beberapa pekerjaan pembongkaran bangunan yang luar biasa lantaran pihaknya menemukan sejumlah besi kecil yang tidak sesuai dalam pembangunan sebelumnya.
“Kita temukan besi kecil pada bangunan itu dan kita rubuhkan. Selanjutnya, kita ganti beberapa bagian,” ujarnya.
Rizki pun memastikan, ke depan dalam proses pembangunan pihaknya bakal selalu on the track lantaran tidak ini ada permasalahan.
Meski begitu, Rizki mengakui terkait pengecoran yang bakal dilakukan berpotensi menimbulkan kemacetan. Namun, pihaknya sudah berkoordinasi dengan semua pihak seperti kepala sekolah dan komite agar berkomunikasi dengan warga.
“Kalau untuk puing-puing bangunan yang menutup akses jalan kami belum bisa memastikan karena dinas terkait sempat datang untuk melakukan pengumpulan dulu,” ujarnya.
“Jadi ada beberapa puing yang tercatat sebagai aset negara sehingga menjadi kendala. Tapi kalau puing-puing bangunan bisa langsung dibuang,” sambungnya.
Sebab, lanjut Rizki, pihaknya sudah meminta kepala sekolah dan komite agar mensosialisasikan hal ini kepada seluruh warga sejak jauh-jauh hari.
“Jadi, bilamana ada kejadian apapun kita tidak disalahkan karena sudah melalui proses,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota DPRD KBB, Agus Mahdar memastikan warga bakal mengawasi semua pekerjaan yang sekarang tengah dibangun dalam hal ini bantuan dari DAK dan dilaksanakan secara swakelola.
“Mudah-mudahan musyawarah yang dilaksanakan bisa mendapatkan solusi terbaik,” ujarnya yang juga anggota DPD Partai Golkar KBB ini.
Agus pun meminta jangan sampai pekerjaan yang dilakukan mengecewakan semua elemen masyarakat.
“Jangan sampai tidak sesuai spek, mudah-mudahan konsultan bisa lebih memperhatikan spek material pembangunan sesuai dengan aturan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Sekolah SMPN 1 Cililin, Jaja menuturkan pembangunan dan rehabilitasi yang saat ini tengah dilakukan merupakan hasil dari proses yang panjang dan tidak diajukan tahun ini.
“Sebenarnya karena kesalahan pengisian Dapodik yang membuat pengajuan perbaikan pembangunan ini tak kunjung disetujui. Namun, atas bimbingan pak Kadisdik tahun ini baru bisa direalisasikan,” katanya .
Awalnya, Jaja menuturkan, akibat salah pengisian Dapodik pak Kadisdik sengaja mengundang narasumber dari pusat untuk membimbing pihaknya agar memperbaiki kesalahan dalam pengisian Dapodik.
“Setelah semuanya sesuai akhirnya kami mendapatkan bantuan dan pelaksanaan rehabilitasi tujuh ruangan dan satu pembangunan WC sekolah yang bisa dilaksanakan tahun 2023 ini,” tuturnya.
Jaja menerangkan, kemudian dengan kebijakan pusat melalui Disdik pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan melakukan penunjukan melalui fasilitator sebagai pelaksana pembangunan agar kualitas bangunan lebih bagus.
“Saya selaku kepala sekolah itu sebagai penanggung jawab. Sedangkan pelaksananya komite dan yang lebih paham itu fasilitator atau konsultan,” terangnya.
Jaja memastikan, dalam proses pembangunan yang dilakukan pihaknya berupaya agar setiap langkah yang dilakukan tetap on the track.
“Kami berupaya agar tidak sampai keluar jalur karena kami yang memeriksa itu dari BPK RI,” ujarnya.
Oleh karenanya, sambung Jaja, baik pihaknya maupun Komite membuka ruang komunikasi dengan fasilitator atau konsultan apabila ada permasalahan.
“Jadi baik warga atau alumni yang ingin mengkritisi kami persilahkan demi pembangunan yang berkualitas,” ucapnya.
Selain itu, lanjut Jaja, masa jabatannya bakal berakhir satu tahun lagi sehingga dirinya ingin pembangunan di masanya bisa berkualitas.
“Saya menginginkan pekerjaan lebih bagus agar ada kenang-kenangan mengingat saya setahun lagi di SMPN 1 Cililin,” sambungnya.
Jaja pun tak memungkiri pembangunan dan rehabilitasi di SMPN 1 Cililin pasti bakal berdampak baik bagi warga sekolah maupun masyarakat sekitar.
“Terdampak pasti, bagi para siswa juga kalau dipaksakan KBM tatap muka dikhawatirkan berisiko memicu kecelakaan,” ujarnya.
“Oleh karena itu, kami memohon dukungan agar pembangunan bisa cepat selesai dan terkait material bangunan bisa segera dibereskan,” tandasnya. *(trijuna)
