BANDUNG BARAT, INSPIRA – Warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) berharap Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif tidak tinggal di perumahan elit seperti Hengki Kurniawan.
Kesan elitis dan hedonisme pada rumah dinas Bupati justru bakal membuat sekat antara masyarakat bawah dengan pemimpinnya.
“Selama inikan, rumah dinas Bupati Bandung Barat selalu di Kota Baru Parahyangan. Kawasan elit yang sulit bagi rakyat kecil untuk masuk menemui bupatinya,” kata Nisa Nawaaira (29) warga Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Selasa (19/9/2023).
Menurutnya, lebih baik Pj Bupati tinggal di rumah dinas yang akses jalannya dilalui angkutan umum dan berada dekat dengan permukiman warga.
“Kalau kita mau curhat langsung bertemu Pj Bupati bisa lebih mudah. Apalagi jika rumah dinasnya dilalui angkutan umum,” ujarnya.
Pernyataan senada disampaikan Usep (64) warga Kampung Cijeungjing, Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang. Selama ini, warga segan untuk bertamu untuk sekadar menyampaikan unek-unek kepada bupati karena rumah dinasnya berada di dalam komplek perumahan mewah, Kota Baru Parahyangan.
“Seperti rumah dinas Pak Hengki kan ada di Kota Baru Parahyangan. Untuk masuknya saja harus melewati dua pos pemeriksaan. Bagi rakyat kecil, baru saja di pos pemeriksaan pertama sudah keburu ciut. Akhirnya memilih balik kanan,” kata Usep.
Ia melihat, selama ini hanya pejabat, pengusaha atau para elit yang memiliki kendaraan pribadi yang bisa bertemu bupati. Padahal rakyat kecil yang tidak memiliki kendaraan tidak akan pernah bisa menemui pemimpinnya.
Oleh karena itu, lanjut Usep, lebih baik Pj Bupati memilih rumah dinas yang mudah diakses semua lapisan masyarakat. Sehingga bisa mendengar langsung curahan hati rakyatnya.
“Kalau Pak Pj Bupati menempati rumah dinas di luar Kota Baru Parahyangan, saya yakin kepala daerah selanjutnya akan mengikuti jejaknya,” ucapnya.
Apalagi mengontrak rumah di Kota Baru Parahyangan akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan permukiman biasa. Dengan demikian dapat lebih menghemat anggaran pemerintah daerah.
“Kalau di Kota Baru Parahyangan pasti biaya sewa rumahnya mahal. Begitupun uang iuran per bulan untuk keamanan, sampah dan lain sebagainya juga mahal jika dibandingkan dengan permukiman biasa. Kota Baru Parahyangan kan kompleks elit, jika bupati nya tinggal di sana sementara rakyatnya masih banyak yang masuk kategori pra-sejahtera. Rasa-rasanya kurang elok ya,” tukasnya.
Terpisah, Ketua Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan (Puskapolekbang) Holid Nurjamil mengatakan Pj Bupati Bandung Barat memiliki pekerjaan yang tidak mudah saat turun menunaikan tugasnya di KBB. Banyak hal yang harus dibenahi baik di internal birokrasi, hubungan dengan legislatif, hingga pelayanan ke masyarakat.
sebagai Pj Bupati KBB yang ditugaskan oleh Mendagri, Arsan Latif adalah seorang pejabat karir bukan pejabat politis. Sehingga kebijakannya tentu bukan untuk pencitraan karena tidak ada kaitan dengan Pilkada KBB 2024.
“Dia kan (Pj Bupati) bukan pejabat politis tapi pejabat karir, ketika berhasil menjalankan tugas di KBB, maka itu akan menambah portofolionya sebagai seorang ASN,”ucapnya.
Menurutnya, sebagai birokrat murni yang latar belakangnya inspektur dan ahli pengelolaan anggaran, Pj Bupati KBB diyakini tahu bagaimana membuat KBB lebih baik lagi. Terutama bagaimana membuat persoalan defisit anggaran terselesaikan agar APBD KBB menjadi sehat.
Sejauh ini persoalan defisit anggaran telah membuat program pembangunan di KBB terhambat. Bukan hanya itu, hak yang mestinya didapatkan oleh ASN seperti tunjangan kinerja (tukin) juga jadi terimbas karena ada keterlambatan. Otomatis hal tersebut berdampak kepada psikologis serta kinerja para ASN.
“APBD itu hidup dan matinya suatu daerah, kalau kondisinya sehat maka program pembangunan berjalan baik. Tapi kalau APBD-nya sakit perjalanan pemerintah daerah akan tersendat,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Holid, untuk menghilangkan kesan elitis sebaiknya Pj Bupati tidak menjaga jarak dengan masyarakat. Tapi lebih berbaur dan mau berdiskusi serta mau mendengar aspirasi di bawah. Hal itu bisa dilakukan misalnya dengan memiliki rumah dinas yang mudah diakses oleh masyarakat dan tidak terkesan tertutup.
Dia mencontohkan rumah dinas Bupati Hengki Kurniawan berada di kawasan elit kompleks Kota Baru Parahyangan, Padalarang. Bagi sebagian masyarakat terutama dari pelosok wilayah selatan tentu akan segan jika ingin berkunjung karena penjagaan dan pemeriksaan yang ketat dari security.
Berbeda dengan misalnya jika rumah dinas Pj Bupati berada di permukiman umum, masyarakat tentunya akan lebih mudah menjalin komunikasi. Pj bupati juga bisa bergaul dengan masyarakat seperti salat berjamaah di masjid lalu ngobrol tanpa sekat dengan warga.
“Pj Bupati itu milik masyarakat artinya waktunya 24 jam untuk masyarakat, jangan sampai membatasi atau mengekslusifkan diri sehingga masyarakat tidak bisa berkomunikasi. Contoh dulu Bupati Abubakar yang begitu welcome bagi tamu-tamu dari masyarakat dan seperti tidak ada jarak meski ketika berada di rumah pribadinya di Lembang,” terangnya.
Lebih lanjut dikatakannya, hal yang juga perlu dibenahi oleh Pj Bupati adalah jangan memindahkan kantor ke rumah dinas sehingga kantor di Pemda jadi sepi. Termasuk membenahi birokrasi dan carut marutnya pelayanan akibat birokrasi yang tidak sesuai dalam menempatkan orang sesuai kompetensinya.
“Pekerjaan yang juga tidak ringan adalah Pj Bupati harus bisa menjaga stabilitas politik dan netralitas ASN pada hajat politik di tahun 2024,” pungkasnya.
BANDUNG BARAT, INSPIRA,- Warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) berharap Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif tidak tinggal di perumahan elit seperti Hengki Kurniawan.
Kesan elitis dan hedonisme pada rumah dinas Bupati justru bakal membuat sekat antara masyarakat bawah dengan pemimpinnya.
“Selama inikan, rumah dinas Bupati Bandung Barat selalu di Kota Baru Parahyangan. Kawasan elit yang sulit bagi rakyat kecil untuk masuk menemui bupatinya,” kata Nisa Nawaaira (29) warga Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Selasa (19/9/2023).
Menurutnya, lebih baik Pj Bupati tinggal di rumah dinas yang akses jalannya dilalui angkutan umum dan berada dekat dengan permukiman warga.
“Kalau kita mau curhat langsung bertemu Pj Bupati bisa lebih mudah. Apalagi jika rumah dinasnya dilalui angkutan umum,” ujarnya.
Pernyataan senada disampaikan Usep (64) warga Kampung Cijeungjing, Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang. Selama ini, warga segan untuk bertamu untuk sekadar menyampaikan unek-unek kepada bupati karena rumah dinasnya berada di dalam komplek perumahan mewah, Kota Baru Parahyangan.
“Seperti rumah dinas Pak Hengki kan ada di Kota Baru Parahyangan. Untuk masuknya saja harus melewati dua pos pemeriksaan. Bagi rakyat kecil, baru saja di pos pemeriksaan pertama sudah keburu ciut. Akhirnya memilih balik kanan,” kata Usep.
Ia melihat, selama ini hanya pejabat, pengusaha atau para elit yang memiliki kendaraan pribadi yang bisa bertemu bupati. Padahal rakyat kecil yang tidak memiliki kendaraan tidak akan pernah bisa menemui pemimpinnya.
Oleh karena itu, lanjut Usep, lebih baik Pj Bupati memilih rumah dinas yang mudah diakses semua lapisan masyarakat. Sehingga bisa mendengar langsung curahan hati rakyatnya.
“Kalau Pak Pj Bupati menempati rumah dinas di luar Kota Baru Parahyangan, saya yakin kepala daerah selanjutnya akan mengikuti jejaknya,” ucapnya.
Apalagi mengontrak rumah di Kota Baru Parahyangan akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan permukiman biasa. Dengan demikian dapat lebih menghemat anggaran pemerintah daerah.
“Kalau di Kota Baru Parahyangan pasti biaya sewa rumahnya mahal. Begitupun uang iuran per bulan untuk keamanan, sampah dan lain sebagainya juga mahal jika dibandingkan dengan permukiman biasa. Kota Baru Parahyangan kan kompleks elit, jika bupati nya tinggal di sana sementara rakyatnya masih banyak yang masuk kategori pra-sejahtera. Rasa-rasanya kurang elok ya,” tukasnya.
Terpisah, Ketua Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan (Puskapolekbang) Holid Nurjamil mengatakan Pj Bupati Bandung Barat memiliki pekerjaan yang tidak mudah saat turun menunaikan tugasnya di KBB. Banyak hal yang harus dibenahi baik di internal birokrasi, hubungan dengan legislatif, hingga pelayanan ke masyarakat.
sebagai Pj Bupati KBB yang ditugaskan oleh Mendagri, Arsan Latif adalah seorang pejabat karir bukan pejabat politis. Sehingga kebijakannya tentu bukan untuk pencitraan karena tidak ada kaitan dengan Pilkada KBB 2024.
“Dia kan (Pj Bupati) bukan pejabat politis tapi pejabat karir, ketika berhasil menjalankan tugas di KBB, maka itu akan menambah portofolionya sebagai seorang ASN,”ucapnya.
Menurutnya, sebagai birokrat murni yang latar belakangnya inspektur dan ahli pengelolaan anggaran, Pj Bupati KBB diyakini tahu bagaimana membuat KBB lebih baik lagi. Terutama bagaimana membuat persoalan defisit anggaran terselesaikan agar APBD KBB menjadi sehat.
Sejauh ini persoalan defisit anggaran telah membuat program pembangunan di KBB terhambat. Bukan hanya itu, hak yang mestinya didapatkan oleh ASN seperti tunjangan kinerja (tukin) juga jadi terimbas karena ada keterlambatan. Otomatis hal tersebut berdampak kepada psikologis serta kinerja para ASN.
“APBD itu hidup dan matinya suatu daerah, kalau kondisinya sehat maka program pembangunan berjalan baik. Tapi kalau APBD-nya sakit perjalanan pemerintah daerah akan tersendat,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Holid, untuk menghilangkan kesan elitis sebaiknya Pj Bupati tidak menjaga jarak dengan masyarakat. Tapi lebih berbaur dan mau berdiskusi serta mau mendengar aspirasi di bawah. Hal itu bisa dilakukan misalnya dengan memiliki rumah dinas yang mudah diakses oleh masyarakat dan tidak terkesan tertutup.
Dia mencontohkan rumah dinas Bupati Hengki Kurniawan berada di kawasan elit kompleks Kota Baru Parahyangan, Padalarang. Bagi sebagian masyarakat terutama dari pelosok wilayah selatan tentu akan segan jika ingin berkunjung karena penjagaan dan pemeriksaan yang ketat dari security.
Berbeda dengan misalnya jika rumah dinas Pj Bupati berada di permukiman umum, masyarakat tentunya akan lebih mudah menjalin komunikasi. Pj bupati juga bisa bergaul dengan masyarakat seperti salat berjamaah di masjid lalu ngobrol tanpa sekat dengan warga.
“Pj Bupati itu milik masyarakat artinya waktunya 24 jam untuk masyarakat, jangan sampai membatasi atau mengekslusifkan diri sehingga masyarakat tidak bisa berkomunikasi. Contoh dulu Bupati Abubakar yang begitu welcome bagi tamu-tamu dari masyarakat dan seperti tidak ada jarak meski ketika berada di rumah pribadinya di Lembang,” terangnya.
Lebih lanjut dikatakannya, hal yang juga perlu dibenahi oleh Pj Bupati adalah jangan memindahkan kantor ke rumah dinas sehingga kantor di Pemda jadi sepi. Termasuk membenahi birokrasi dan carut marutnya pelayanan akibat birokrasi yang tidak sesuai dalam menempatkan orang sesuai kompetensinya.
“Pekerjaan yang juga tidak ringan adalah Pj Bupati harus bisa menjaga stabilitas politik dan netralitas ASN pada hajat politik di tahun 2024,” pungkasnya. *(junari)
