BANDUNG BARAT, INSPIRA,- Salah satu tokoh pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KBB) Asep Suhardi mendesak DPRD KBB untuk  membentuk panitia khusus (Pansus) dugaan terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KBB) jual beli jabatan pada proses mutasi, rotasi dan promosi pejabat eselon III dan IV.

“Mutasi, rotasi dan promosi pejabat eselon III dan IV terus menjadi bola liar. Semakin gaduh karena ada yang menduga terjadi perputaran uang. Terkait hal ini, harusnya DPRD KBB bersikap proaktif dengan menjalankan kewenangannya,” kata Asep Suhardi, Selasa (28/2/2023).

Menurutnya, DPRD bisa mengambil sikap dengan membentuk panitia khusus (Pansus) atau menggunakan hak bertanya kepada Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan.

“Bupati saja sudah mengambil sikap dengan mengintruksikan inspektorat. Jadi tudingan-tudingan miring bisa clear dengan sikap jelas DPRD bila perlu membuat tim pencari fakta yang independen,” sarannya

Dia menyebut, kalau persoalan ini tidak diselesaikan maka akan menimbulkan kecurigaan. Buktinya open bidding eselon jabatan eselon 2 banyak yang menyoroti.

“Bisa saja tudingan ini akan berimbas pada open bidding sekda yang sedang berjalan. Intinya harus clear dari tudingan miring,” ucapnya.

Ia meminta DPRD KBB untuk mengundang Tim Penilai Kinerja (TPK) atau Baperjakat KBB yang memproses mutasi, rotasi, dan promosi pejabat eselon III dan IV tersebut

“Bila perlu hadirkan mantan Sekda KBB Asep Sodikin dan mantan Kepala BKPSDM KBB Asep Ilyas. Minta penjelasan kepada keduanya, kenapa sampai terjadi kegaduhan ini,” tukasnya.

Ado meyakini, jika langkah ini dilakukan maka tidak ada lagi tudingan di masyarakat pada kotornya pemerintahan Hengki Kurniawan dan menegaskan bahwa Bupati konsisten mewujudkan pemerintahan yang bersih.

“Saya kira akan selesai jika DPRD tanya langsung Bupati Hengki, itu juga menegaskan bahwa Hengki konsisten mewujudkan good governance,”ucapnya.

Sebelumnya isu jual beli jabatan di KBB mencuat setelah adanya surat kaleng soal kejanggalan proses administrasi rotasi mutasi dan promosi jabatan eselon III dan IV pada Januari lalu.

Isu itu terus bergulir hingga sejumlah anggota DPRD KBB angkat suara, Bupati Hengki Kurniawan kemudian menginstruksikan inspektorat memanggih 2 ASN yang disebut memiliki peran dalam isu itu.